Gunungsugih (Lampost.co)– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Kabupaten Lampung Tengah, mengelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) VI, masa bakti tahun 2026-2031.
Kegiatan tersebut terlaksana di aula kantor DPC PDI Perjuangan kabupaten setempat, pada Senin, 9 Februari 2026. PDI Perjuangan Lampung Tengah merupakan daerah ke tujuh, yang melaksakan Musancab.
Selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Winarti menyampaikan bahwa agenda Musancab merupakan agenda rutin partai yang rutin dan wajib dilakukan setelah pelaksakaan Kongres, Konferda dan Konfercab selesai.
Baca juga: PDIP Ingin Parliamentary Threshold Tetap Diperlukan
“Hari ini kami, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, ke Kabupaten Lampung Tengah, ini kita jadwalkan untuk Musancab ke VI. Ini sudah yang ke tujuh kabupaten-kota yang sudah melaksakan Musancab. Kita juga melakukan reorganisasi, kita juga memberikan penugasan kepada pengurus partai di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC). Harapanya supaya kader senior, junior hingga Milenial dan Gen Z, bisa masuk,” kata Winarti.
Ia menyampaikan, bahwa Kabupaten Lampung Tengah menjadi perhatian khusus, supaya partai politik dapat bersinergi dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Di mana Daerah tersebut memiliki jumlah penduduk palaing banyak di Provinsi Lampung. Terdiri dari 28 kecamatan dan 311 kampung dan kelurahan. Para pengurus PAC yang mendapat penugasan hari ini, wajib mengamankan kebijakan pemerintah.
“Tugas-tugas mereka (PAC) mengamankan kebijakan pimpinan, baik eksekutif maupun legislatif. Bagaimana kita merangkul semua unsur partai. Harapanya, kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk terbesar di Lampung menjadi perhatian saya selaku Ketua DPD. Bagaimana bisa bersinergi, bisa membangun daerah bersama-sama dengan tiga pilar, mulai dari Partai politik, legislatif dan eksekutif,” imbuhnya.
Kawal Kebijakan Pemerintah
Winarti menjelaskan, bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus terselesaikan oleh para kader PDI Perjuangan di kebupaten setempat. Salah satunya mengawal kebijakan Plt Bupati, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
“Masih banyak pekerjaan rumah kami dalam mengawal kebijakan Plt bupati. Dengan cara komunikasi hingga bersinergi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat, agar pembangunan di Lampung Tengah terus meningkat. Saya berpesan agar pemayanan publik menjadi prioritas utama, dan bila perlu ditingkatkan,” tegasnya.
PDI Perjuangan Sebagai Partai Penyeimbang
Ia menegaskan, peristiwa yang terjadi di Pemkab Lampung Tengah beberapa waktu lalu, tidak boleh menggangu aktivitas kegiatan pelayanan dasar terhadap masyarakat.
Selain itu, masih banyaknya infrastruktur yang harus di selesaikan, oleh seorang kepala daerah. Maka dari itu, sinergitas dengan Pemprov dan Pusat harus terus ditingkatkan, dan PDI Perjuangan merupakan partai penyeimbang.
“Bagaimana sikap PDI Perjuangan, saya tadi sudah sampaikan. Sebagai partai penyeimbang, kita tetap mendukung lebijakan Pemprov dan Daerah. Sikap kami jelas, kita berpihak kepada masyarakat. Termasuk kedaulatan dalam Pilkada. Kami tetap berharap dan meminta semua diberikan hanya melada rakyat dalam pilkada langsung,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri menerangkan bahwa partai politik harapannya dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan daerah dalam jangka panjang.
Salah satunya, dengan ada nya anggota DPRD dari masing-masing partai politik agar dalam tugas dan fungsi pokoknya terutama bugjedting atau penganggaran dalam penyusunan APBD, harus berpihak kepada masyarkaat
“Dalam rangka pembangunan daerah, APBD harus berpihak kepada masyarakat, terutama pada proyek strategis daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
