Bandar Lampung (Lampost.co) – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Annisa Alfath menyebut bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). harus lebih intens untuk berkolaborasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Kemudian ia membeberkan, pelaksanaan pilkada serentak seluruh wilayah Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar. Sehingga komunikasi dua lembaga tersebut harus lebih baik dari penyelenggaraan pemilihan sebelumnya.
“Perlu kolaborasi antara KPU dan Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap proses kampanye. Maupun pungut hitung, terlebih ada pengumuman terkait penggunaan kembali Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap),” kata Annisa, Kamis, 3 Oktober 2024.
Selanjutnya ia mengatakan, penggunaan Sirekap mesti lebih maksimal daripada pilpres yang lalu. Sehingga semakin memudahkan untuk memantau pelaksanaan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota.
Selain itu, KPU dan Bawaslu harus mendorong para peserta pilkada untuk transparan terkait dana kampanye. Sehingga bisa mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Perlu ada transparansi terkait dana kampanye yang transparan. Buka selebar-lebarnya untuk keperluan prebunching dan debunking. Serta untuk mewujudkan kampanye yang berintegritas,” ujar peneliti perempuan itu.
Kemudian untuk bisa meningkatkan kepercayaan atau legitimasi dari publik. KPU dan Bawaslu perlu bekerja sesuai dengan prinsip pemilu yang berintegritas. Sehingga hasilnya nanti terpercaya semua pihak. Persiapan Sirekap juga harus terus matang sehingga tidak akan menimbulkan masalah kemudian hari.
Selanjutnya, persiapan itu adalah penyajian data yang akurat, penggunaan informasi dan teknologi (IT) yang benar. Serta sumber daya manusia yang menjalankannya berkualitas. Sehingga sistem itu benar-benar tidak akan menimbulkan masalah kedepannya.
