Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau. Kemarau tahun 2026 lebih awal daripada rata-rata klimatologinya.
Kondisi ini terpicu oleh berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari 2026. Fenomena ini telah bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.
Hal tersebut tersampaikan oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani. Ia menjelaskan bahwa pemantauan anomali iklim global Samudera Pasifik menunjukkan nilai indeks ENSO saat ini berada pada angka -0,28 (Netral). Prediksinya bertahan hingga Juni 2026.
Namun demikian, mulai pertengahan tahun peluang munculnya El Niño kategori Lemah-Moderat sebesar 50-60%. Ini mulai semester kedua tahun ini perlu menjadi perhatian.
“Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) prediksinya tetap stabil pada fase Netral sepanjang tahun,” kata Faisal dalam siarannya.
Selanjutnya, peralihan Angin Baratan (Monsun Asia) menjadi Angin Timuran (Monsun Australia) menjadi penanda mulainya musim kemarau. BMKG mencatat sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau 16.3% wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026.
“Mencakup pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, NTB, NTT, serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi,” katanya.
Kemarau
Sementara, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, merinci bahwa 184 ZOM (26.3%) menyusul masuk musim kemarau pada Mei 2026, dan 163 ZOM (23.3%) pada Juni 2026.
Berdasarkan data tersebut, Ardhasena menegaskan bahwa awal kemarau di 325 ZOM (46,5%) prediksinya maju atau terjadi lebih cepat dari biasanya, sama 173 ZOM (24,7%), dan mundur 72 ZOM (10,3%).
“Wilayah yang diprediksi mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur. Sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua,” ujarnya.
Kemudian berdasarkan hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau sebagian besar wilayah Indonesia prediksinya terjadi pada bulan Agustus 2026. Ini mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4% wilayah Indonesia. Wilayah lain akan mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6%) dan September (14,3%).
Sementara wilayah yang memasuki puncak musim kemarau pada Juli, meliputi sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan bagian tengah dan utara. Serta merambah ke sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga wilayah barat Pulau Papua.
Memasuki bulan Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau semakin meluas secara signifikan. Kondisi kering ini akan mendominasi wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Lalu sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Pulau Papua.
Pada periode September, puncak musim kemarau masih teralami sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, dan sebagian besar NTT. Selain itu, puncaknya juga akan terasakan pada wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara. Lalu sebagian Maluku, serta sebagian kecil Pulau Papua.
Lebih lanjut, BMKG memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum akan bersifat Bawah Normal atau lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64.5%) dan Normal di 245 ZOM (35.1%). Sebaliknya, hanya terdapat 3 ZOM (0,4%) pada wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengalami kemarau Atas Normal atau lebih basah.
“Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2% wilayah Indonesia prediksinya lebih panjang dari normalnya,” tambah Faisal.
Langkah Antisipasi
Kemudian menanggapi berbagai risiko yang mungkin terjadi sepanjang musim kemarau 2026. Faisal menekankan pentingnya langkah antisipasi bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga seluruh lapisan masyarakat.
Lalu pada sektor pangan, para petani perlu segera menyesuaikan jadwal tanam. Dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen yang lebih singkat.
“Langkah ini harus terbarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi. Ini demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA sektor energi,” ujarnya.
Selain manajemen air, kewaspadaan terhadap dampak lingkungan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme respons cepat untuk menghadapi penurunan kualitas udara. Dan meningkatkan kesiapsiagaan sektor kehutanan guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini (Early Warning). Ini yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata (Early Action) oleh para pemangku kepentingan. Demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” katanya.
