Jakarta (Lampost.co) — Pemerintah Indonesia mulai menyeleksi mitra pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama. Tiga negara masuk radar utama, yaitu Rusia, Korea Selatan, dan Kanada menawarkan teknologi PLTN kepada Indonesia. Proyek itu ditargetkan beroperasi pada 2032.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, menegaskan fokus pemerintah pada efisiensi dan daya saing. Pemerintah akan membandingkan biaya investasi, teknologi, dan harga listrik yang dihasilkan. Faktor tersebut menjadi penentu utama.
Yuliot menilai setiap negara menawarkan keunggulan berbeda. Pemerintah ingin solusi paling optimal untuk kebutuhan nasional. Pernyataan itu muncul usai Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kremlin. Putin menyatakan kesiapan mendukung pengembangan nuklir Indonesia.
Pemerintah kini menyelesaikan regulasi penting sebelum proyek berjalan. Regulasi tersebut berbentuk Peraturan Presiden. Perpres mengatur pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization atau NEPIO. Lembaga itu menjadi syarat utama dari IAEA.
Yuliot memastikan draf Perpres melewati proses harmonisasi. Pemerintah sedang menunggu tahap pengundangan. Setelah Perpres terbit, pemerintah akan menyampaikan dokumen ke IAEA. Persetujuan NEPIO menjadi langkah awal proyek fisik.
Pemerintah mempertimbangkan beberapa opsi teknologi reaktor. Opsi tersebut mencakup reaktor modular kecil atau SMR. Teknologi itu memiliki kapasitas sekitar 250 megawatt sehingga lebih fleksibel dan efisien. Pemerintah juga membuka opsi reaktor skala besar dengan kapasitas bisa mencapai 1,4 gigawatt.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan peta jalan PLTN hingga 2034. Total kapasitas ditargetkan mencapai 500 megawatt. Pembangunan akan terbagi di dua wilayah utama. Sumatra dan Kalimantan masing-masing mendapat kapasitas 250 megawatt.
Indonesia memiliki 29 lokasi potensial untuk PLTN. Lokasi tersebar dari Sumatra Utara hingga Papua Selatan. Pembangunan PLTN menjadi bagian strategi transisi energi nasional. Pemerintah menargetkan Net Zero Emission pada 2060.
Porsi Nuklir dalam Bauran Energi
Dalam Kebijakan Energi Nasional, nuklir mulai berkontribusi pada bauran energi. Porsinya mencapai 0,4 persen pada 2032. Kontribusi energi nuklir bisa naik signifikan. Angkanya mencapai 12,1 persen pada 2060. Proyek PLTN pertama akan menjadi tonggak penting energi Indonesia. Pemerintah menargetkan keamanan energi jangka panjang.
