Bappeda Soroti Tantangan Validitas Data

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) — Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, menyoroti tantangan validitas data dalam program bantuan sosial, terutama terkait masalah inclusion error dan exclusion error. Ia menilai pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan aplikasi SIGER menjadi solusi strategis untuk memperbaiki kualitas data melalui verifikasi lapangan (ground checking).

Poin Penting

• Masih ditemukan ketidaktepatan sasaran bantuan (inclusion dan exclusion error) sebesar 28,8 persen.
• Penggunaan DTSEN dan aplikasi SIGER untuk verifikasi lapangan yang lebih presisi.
• Rencana pemberian insentif bagi operator desa guna meningkatkan kualitas pemutakhiran data di tingkat bawah.
• Verifikasi iuran jaminan kesehatan nonaktif sudah mencapai 71,28 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemanfaatan DTSEN untuk Intervensi Program Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 30 April 2026.

Baca juga : Pemprov Lampung Fokuskan Pembangunan pada Masyarakat Desil 1 dan 2

Anang mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan Dinas Sosial, tingkat kesalahan data saat ini masih mencapai 28,8 persen. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya penguatan peran operator desa dalam pemutakhiran data, termasuk melalui pemberian insentif agar proses pembaruan data berjalan lebih akurat dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, menambahkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 380.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Lampung. Penyaluran bantuan ini didukung oleh 1.549 pendamping yang tersebar di 229 kecamatan.

“Proses pemutakhiran data terus dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” ujar Slamet.

Ia juga melaporkan bahwa proses ground checking untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang nonaktif telah mencapai 71,28 persen dari total 145.279 keluarga. Capaian ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memperbaiki kualitas data sosial.

Ke depan, Pemprov Lampung bersama BPS dan pemangku kepentingan terkait akan memperkuat integrasi data dalam perumusan kebijakan. Pemutakhiran data secara berkala setiap triwulan diharapkan mampu menjaga akurasi sasaran program demi menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif di Provinsi Lampung.