Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah pusat menekankan pentingnya percepatan hilirisasi komoditas perkebunan di daerah. Pemerintah daerah segera menyusun rencana aksi-aksi sesuai potensi dan karakteristik wilayah agar program itu memberi dampak nyata bagi perekonomian lokal.
Arahan tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Senin, 22 Januari 2025.
Rakornas itu menjadi bagian dari strategi nasional untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Kebijakan itu dengan dorongan hilirisasi dan tidak hanya di level pusat, tetapi juga pada skala daerah.
Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran belanja tambahan (ABT) yang berfokus untuk program hilirisasi komoditas prioritas.
Dukungan pendanaan tersebut agar pemerintah daerah dapat menindaklanjuti program yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan hilirisasi harus menjadi momentum transformasi sektor perkebunan.
“Kami akan kembalikan kejayaan Indonesia dalam sektor pertanian ini. Pemerintah pusat menyediakan dukungan anggaran. Sementara pemerintah daerah bisa segera menindaklanjutinya dengan rencana aksi konkret,” kata dia.
Amran menambahkan, hilirisasi tidak hanya menghasilkan nilai tambah produk. Namun, juga membuka lapangan kerja, memperkuat daya saing di pasar ekspor, serta menjaga ketahanan pangan nasional. “Untuk itu, koordinasi lintas level pemerintahan harus berjalan selaras,” pungkasnya.
