Ekonomi Indonesia Berpotensi Melambat Setelah Capai Puncak di Awal 2026

Jakarta (Lampost.co) — Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mulai kehilangan momentum setelah mencatat lonjakan kuat pada kuartal I 2026. Tim Riset Grup DBS bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 5,1 persen untuk tahun 2026.

Sebelumnya, ekonomi Indonesia sempat tumbuh hingga 5,6 persen pada kuartal pertama tahun ini. Angka tersebut menjadi pertumbuhan tertinggi sejak kuartal III 2022.

Namun, DBS melihat laju pertumbuhan itu sulit bertahan dalam beberapa kuartal mendatang. Tekanan harga energi global hingga dampak perang AS-Iran mulai membebani aktivitas ekonomi nasional.

Ekonom Senior DBS Group Research, Radhika Rao, menjelaskan pertumbuhan tinggi pada awal 2026 tertopang beberapa faktor musiman dan kebijakan pemerintah.

Konsumsi masyarakat saat hari besar keagamaan menjadi salah satu pendorong utama. Selain itu, percepatan belanja pemerintah pada awal tahun ikut mengangkat pertumbuhan ekonomi.

“Momentum berpotensi melambat seiring aktivitas ekonomi riil yang berpotensi tertekan tingginya harga energi dan tekanan konsolidasi fiskal,” ujar Radhika Rao dalam laporannya.

DBS juga melihat efek low-base pada tahun sebelumnya ikut membantu pertumbuhan kuartal pertama terlihat lebih tinggi.

 Harga Minyak dan Perang AS-Iran Jadi Ancaman Baru

DBS menilai konflik geopolitik global mulai memberi dampak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Salah satu tekanan terbesar datang dari lonjakan harga energi dunia.

Gangguan rantai pasok akibat perang AS-Iran akan memengaruhi dunia usaha dan pasar keuangan domestik. Volatilitas pasar saham juga bisa meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Selain itu, kelangkaan suplai minyak dunia berpotensi memperlebar defisit fiskal Indonesia. DBS memperkirakan skenario harga minyak mentah Indonesia atau ICP di level US$92,5 per barel bisa memberi tekanan besar terhadap APBN.

Jika kondisi itu terjadi bersamaan dengan nilai tukar rupiah di level Rp17.000 per dolar AS, defisit fiskal bisa menembus batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Defisit sedikit melebihi batas 3 persen PDB hingga 20 basis points,” jelas Radhika.

 Pemerintah Masih Bisa Menahan Defisit

Meski muncul tekanan baru, DBS masih optimistis pemerintah mampu menjaga defisit fiskal tetap terkendali. Salah satu faktor penopangnya berasal dari strategi percepatan belanja pemerintah pada kuartal pertama atau frontloading.

Dengan pola tersebut, beban pengeluaran mulai melandai pada kuartal berikutnya. DBS juga menyoroti kemungkinan penyesuaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada kuartal II 2026.

Pengurangan alokasi program tersebut akan memberi ruang fiskal tambahan bagi pemerintah. “Ruang fiskal setara 0,2 hingga 0,4 poin persentase terhadap PDB,” tulis DBS dalam laporannya.

 Rupiah Lebih Mengkhawatirkan dari Inflasi

Selain inflasi yang mencapai 3,9 persen pada kuartal I 2026, DBS menilai pelemahan rupiah menjadi ancaman lebih serius bagi Bank Indonesia.

Tekanan terhadap mata uang domestik berpotensi terus berlanjut akibat ketidakpastian global dan kenaikan harga energi. “Rupiah dapat muncul sebagai masalah yang lebih besar daripada inflasi bagi Bank Indonesia,” sebut tim riset DBS.

Untuk itu, pergerakan rupiah akan menjadi fokus utama Bank Indonesia sepanjang kuartal ini. DBS menilai hasil pengelolaan fiskal pemerintah baru akan terlihat lebih jelas pada paruh kedua 2026.