Kenaikan harga minyak mentah, terganggunya jalur distribusi energi global, hingga melonjaknya biaya transportasi membuat tekanan ekonomi semakin terasa di berbagai negara Asia.
Jakarta (Lampost.co) — Gelombang dampak perang Iran kini mulai mengguncang perekonomian Asia secara lebih serius khususnya lewat harga minyak. Setelah sebelumnya banyak negara berhasil menahan gejolak energi lewat kebijakan darurat, kini kemampuan mereka mulai melemah.
Kenaikan harga minyak mentah, terganggunya jalur distribusi energi global, hingga melonjaknya biaya transportasi membuat tekanan ekonomi semakin terasa di berbagai negara Asia.
Ketika konflik memanas dan jalur strategis Selat Hormuz terganggu, banyak pemerintah di Asia langsung mengambil langkah penghematan energi. Namun, kebijakan tersebut dengan asumsi perang hanya berlangsung singkat.
Kini kondisi berubah drastis. Konflik berkepanjangan membuat dampak ekonomi meluas ke berbagai sektor penting, mulai dari industri, transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga.
Lonjakan harga minyak menjadi sumber tekanan terbesar. Banyak negara Asia sebelumnya menyusun anggaran dengan asumsi harga minyak berada di kisaran US$70 per barel.
Namun, perang mendorong harga minyak Brent mendekati US$120 per barel. Kondisi itu membuat beban subsidi energi membengkak tajam.
Pemerintah kini menghadapi dilema besar. Mereka harus memilih antara mempertahankan subsidi mahal atau menaikkan harga bahan bakar yang berpotensi memicu kemarahan publik.
“Begitu subsidi habis dan inflasi mulai naik, negara-negara bisa menghadapi apa yang saya sebut sebagai ‘bom waktu fiskal’,” ujar analis energi independen Kuala Lumpur, Ahmad Rafdi Endut.
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperkirakan sekitar 8,8 juta orang berisiko jatuh ke jurang kemiskinan akibat dampak konflik tersebut.
Kerugian ekonomi kawasan Asia-Pasifik bahkan dengan proyeksi mencapai US$299 miliar. Tekanan ekonomi kini mulai merambat cepat ke berbagai negara berkembang di Asia Tenggara.
“Negara-negara yang memiliki sumber daya paling sedikit untuk merespons, atau konsumen yang paling tidak mampu membayar, adalah pihak yang pertama kali merasakan semuanya,” kata Samantha Gross dari Brookings Institution, dikutip dari Associated Press.
India menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Pemerintah sebelumnya mengalihkan pasokan energi demi menjaga kebutuhan gas rumah tangga bagi sekitar 330 juta keluarga.
Namun, langkah itu mengurangi pasokan untuk industri pupuk nasional. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran baru terhadap sektor pertanian India, terutama di tengah ancaman cuaca kering akibat El Niño.
Perdana Menteri India Narendra Modi bahkan menyerukan penghematan nasional. Ia meminta masyarakat mengurangi perjalanan luar negeri, menggunakan transportasi umum, hingga mengurangi penggunaan pupuk.
Filipina mengambil langkah ekstrem dengan menerapkan sistem kerja empat hari demi mengurangi konsumsi bahan bakar.
Meski pemerintah memberikan subsidi tambahan bagi masyarakat miskin, lembaga pemeringkat Fitch Ratings menilai warga tetap menanggung lonjakan biaya energi yang tinggi. Aktivitas bisnis di Manila mulai melambat akibat tekanan biaya operasional.
Sementara itu, Thailand menghentikan kebijakan batas harga solar kurang dari sebulan setelah perang dimulai. Dana subsidi pemerintah disebut mulai menipis. Pemerintah Thailand kini memangkas sejumlah pengeluaran lain demi menjaga stabilitas anggaran negara.
Vietnam juga menghadapi tekanan berat. Pemerintah memperpanjang pembebasan pajak bahan bakar untuk menahan kenaikan harga domestik. Namun, kekurangan bahan bakar pesawat membuat sejumlah penerbangan harus dikurangi.
Padahal sektor pariwisata menyumbang hampir 8 persen terhadap produk domestik bruto Vietnam. “Bisnis sedang tidak bagus sekarang,” kata pemandu wisata asal Hanoi, Nguyen Manh Thang. “Turis sudah mulai berkurang.”
Negara dengan kondisi fiskal lemah seperti Pakistan dan Bangladesh menghadapi tekanan lebih berat. Mereka kini harus membeli minyak dan gas dengan harga pasar yang jauh lebih mahal daripada kontrak jangka panjang sebelumnya. Akibatnya, biaya impor melonjak dan cadangan devisa semakin tertekan.
Menurut Ahmad Rafdi Endut, pemerintah di Asia kemungkinan harus memilih antara memangkas anggaran sosial atau menambah utang negara.
Meski perang suatu saat mereda, para analis menilai pemulihan ekonomi tidak akan terjadi cepat.
Samantha Gross mengatakan distribusi minyak dan gas global membutuhkan waktu lama untuk kembali normal karena banyak infrastruktur energi mengalami kerusakan. “Situasi kekurangan bahan bakar ini akan menjadi lebih buruk,” ujar Henning Gloystein dari Eurasia Group.
Ia menyebut Asia Tenggara kini menjadi kawasan yang paling terdampak oleh gangguan energi global. Selain Asia, tekanan serupa mulai terasa di Afrika dan Amerika Latin akibat terganggunya rantai pasok dunia.
Krisis ini mulai mendorong perubahan besar dalam kebijakan energi Asia Tenggara. Beberapa negara mempercepat diversifikasi pemasok energi fosil, memperluas proyek energi terbarukan, hingga mempertimbangkan pengembangan energi nuklir.
Ekonom Asian Development Bank, Albert Park, menegaskan risiko geopolitik kini menjadi faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi kawasan. “Makin lama konflik berlangsung, dampak negatifnya akan semakin besar,” kata dia.
Cek berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti WhatsApp Channel Lampung Post Update