Tanggamus (Lampost.co)— Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tanggamus mencatat perkembangan yang masih terkendali di tengah dinamika harga pangan. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten II Setdakab Tanggamus, Hendra Wijaya Mega, di ruang rapat Wakil Bupati, Senin, 13 April 2026, terungkap inflasi tahunan (year-on-year) Maret 2026 mencapai 3,48 persen.
Secara bulanan, Tanggamus justru mengalami deflasi 0,41 persen. Sementara di tingkat Provinsi Lampung, inflasi tercatat 1,16 persen (y-on-y) dan 0,19 persen (m-to-m).
Asisten II Hendra Wijaya Mega menegaskan, kondisi inflasi Tanggamus masih relatif terkendali dengan dukungan ketersediaan pangan yang surplus di berbagai komoditas utama.
Sejumlah komoditas strategis terpantau stabil, bahkan berada di bawah rata-rata harga provinsi. Beras medium misalnya, berada di kisaran Rp13.125/kg, lebih rendah dari harga provinsi. Begitu juga gula pasir Rp17.300/kg, minyak goreng Rp20.250/liter, hingga daging ayam Rp30.000/kg.
Namun, perhatian mulai tertuju pada komoditas cabai. Cabe merah tercatat mengalami kenaikan menjadi Rp31.500/kg, sementara cabe rawit bertahan di Rp49.250/kg.
“Pergerakan harga cabai perlu diwaspadai karena menjadi salah satu pemicu fluktuasi inflasi mingguan,” lanjutnya.
Dari sisi neraca pangan, Tanggamus menunjukkan kondisi aman. Beras surplus hingga 93.446 ton, jagung 8.716 ton, hingga daging sapi surplus 509 ton. Ketersediaan ini menjadi penopang utama stabilitas harga di daerah.
Sementara itu, Indikator Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan tren fluktuatif sepanjang awal 2026. Puncak tertinggi terjadi pada pekan pertama Januari sebesar 0,85, sedangkan titik terendah pada pekan pertama Februari di angka -0,64.
Pemkab Tanggamus sendiri telah melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi, mulai dari operasi pasar, gerakan pangan murah, hingga monitoring harga rutin di pasar tradisional.
“Upaya pengendalian inflasi terus diperkuat melalui sinergi lintas OPD dan pemangku kepentingan, terutama menjelang momen hari besar keagamaan,” tegasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan OPD terkait, di antaranya dari Disnaker, Inspektorat, dan Bagian Perekonomian Setdakab Tanggamus, Dinas Kominfo, Bapperida, Dinas Perikanan, Dinas ketahanan pangan dan holtikultura, Kejaksaan, BPS dan Bapenda Tanggamus.
