Kemenkop Dorong Profesionalisme Koperasi demi Swasembada Pangan

Bandar Lampung (Lampost.co)-Kementerian Koperasi terus bergerak mematangkan strategi memperkuat peran koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Farida Farichah, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan koperasi di Indonesia. Menurutnya, manajemen koperasi di era modern harus berjalan secara profesional agar mampu membangun kepercayaan dan menarik minat para mitra usaha strategis (off taker).

Langkah penguatan ini bukan tanpa alasan. Kementerian Koperasi berkomitmen penuh menyukseskan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dengan fokus khusus pada pencapaian swasembada pangan di seluruh pelosok Tanah Air. Koperasi memiliki posisi taktis untuk mengonsolidasikan potensi para petani dan peternak di tingkat desa.

Mengurai Tiga Masalah Klasik Koperasi

Dalam keterangannya di Bandar Lampung, Senin (4/5/2026), Farida Farichah memetakan tantangan mendasar yang selama ini menghambat laju perkembangan koperasi di Indonesia. Setidaknya ada tiga rapor merah yang harus segera mendapat pembenahan secara sistematis melalui intervensi pemerintah.

Baca juga: Pemprov Lampung Wajibkan Koperasi Desa Merah Putih Bermitra dengan SPPG

“Terdapat tiga permasalahan utama yang dihadapi koperasi saat ini, yakni akses permodalan, akses pemasaran, dan kualitas sumber daya manusia (SDM),” ujar Farida.

Guna memutus rantai masalah tersebut, Kementerian Koperasi tidak lagi sekadar menjadi regulator, tapi turun sebagai pendamping. Pemerintah kini mendorong koperasi untuk berani keluar dari zona nyaman dan mulai merambah sektor hulu hingga hilir. Mulai dari proses produksi, rantai distribusi, hingga masuk dunia industri agar memiliki daya saing tinggi di pasar nasional.

LPDB Siapkan Karpet Merah Pembiayaan Syariah

Menjawab tantangan permodalan, Kementerian Koperasi mengoptimalkan peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Pemerintah menyiapkan lembaga ini untuk membuka keran pinjaman serta pembiayaan yang ramah dan khusus bagi pengembangan usaha koperasi.

Direktur Pembiayaan Syariah LPDB, Ari Permana, menyatakan kesiapan institusinya memberikan pendampingan melekat. LPDB tidak hanya bertindak sebagai penyalur dana, tetapi juga memastikan peningkatan kapasitas manajemen keuangan di tubuh koperasi.

“Kami siap mendampingi hingga menjadi koperasi yang diperhitungkan, tidak hanya di level lokal, tetapi juga regional bahkan internasional,” ujar Ari. Melalui sentuhan pembiayaan syariah, harapannya koperasi bisa naik kelas dan berdaya saing global.

KDKMP Lampung Timur Jadi Etalase Modern Produk Unggulan

Sisi pemasaran juga mendapat perhatian serius melalui pembangunan ekosistem nyata di lapangan. Salah satu proyek percontohan yang tengah pemerintah garap adalah pembentukan 131 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Kehadiran 131 unit KDKMP ini akan menjadi etalase modern bagi komoditas pertanian dan kerajinan tangan unggulan daerah. Beberapa produk lokal yang siap mengorbit lewat jaringan ini antara lain alpukat siger, kakao (cokelat), serta produk UMKM bernilai seni tinggi seperti kain tapis dan batik khas Lampung.

“Koperasi harus menjadi pusat produksi sekaligus memiliki jalur distribusi dan etalase sendiri. Dengan begitu, koperasi dapat menjadi pengendali ekonomi nasional dengan masyarakat desa yang menggerakkannya langsung ,” ujar Farida Farichah optimistis.