Jakarta (Lampost.co): Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo memastikan gaji pimpinan dan staf Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah pihak pemerintah bayarkan. “Sudah clear, semua sudah pemerintah selesaikan,” kata Prastowo melansir Antara, Selasa, 4 Juni 2024.
Menurut Prastowo, pembayaran gaji pimpinan dan staf OIKN pemerintah bayarkan pada tahun anggaran 2023 melalui sistem rapel. Pembayaran pemerintah lakukan secara rapel karena peraturan terbit beberapa waktu setelah pimpinan dan staf OIKN mulai menjalani tugas mereka.
Baca juga: Pemerintah Diminta Transparan Jelaskan Penyebab Mundurnya Kepala Otorita IKN
“Maka, dibayarkan sekaligus untuk bulan-bulan yang menjadi hak sebelum terbit Perpres,” ujar dia.
Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN ada dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 yang terbit pada 30 Januari 2023.
Dalam beleid tersebut menyebutkan bahwa Kepala OIKN menerima hak keuangan sebesar Rp172,72 juta dan dana operasional Rp178 juta. Sedangkan Wakil Kepala OIKN menerika hak keuangan senilai Rp155,18 juta dan dana operasional Rp145 juta.
Sementara untuk jenjang deputi dan staf diatur Perpres Nomor 44 Tahun 2023, dengan rincian tunjangan berkisar Rp62,67 juta hingga Rp98,15 juta.
Tak Memengaruhi Investasi
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan mengatakan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil OIKN Dhony Rahajoe tak mempengaruhi investasi di IKN.
“Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul di sela kegiatan Road to PLN Investment Days 2024 di Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024.
Dia juga menyampaikan sejak pengunduran diri Kepala dan Wakil OIKN hingga hari ini, BKPM juga belum menerima pertanyaan dari investor.
Meski begitu, Nurul tak menampik jika di kemudian hari akan ada sejumlah pertanyaan dari para investor mengenai hal tersebut. “Tapi bisa jadi nanti akan muncul pertanyaan pertanyaan di beberapa hari ke depan. Bisa jadi muncul itu,” katanya.
“Karena nanti kan isunya bisa bergerak sangat liar sekali ini. Bisa menjadi spekulasi apakah IKN kemudian tidak jadi, atau IKN terhambat, atau IKN tidak berhasil,” lanjutnya.
Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN. Sementara Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
“Pak Presiden menunjuk Pak Menteri PUPR dan Wakil Menteri ATR. Ini menunjukkan keseriusan dari kita, bahwa IKN tetap go on,” terang Nurul.
Nurul juga menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya tidak menerima adanya kekhawatiran dari para investor di IKN.
“Saya rasa eskalasinya tidak sampai sejauh sampai investor tidak yakin, karena tidak ada alasan yang menjadi benar benar basic ground. Mereka harus yakin bahwa policy pemerintah berubah, itu tidak ada. Dan kemarin cukup strong sekali. Message yang disampaikan bahwa apa yang Bapak Jokowi lakukan itu akan ditindaklanjuti oleh Bapak Prabowo,” imbuh Nurul.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.
