Pemerintah Dongkrak Kesejahteraan Petani Lewat Tata Niaga dan Stabilitas Harga

Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mendongkrak kesejahteraan petani melalui intervensi tata niaga dan stabilitas harga. Kebijakan proteksi harga di tingkat produsen terbukti efektif menaikkan pendapatan para petani, salah satunya terlihat dari harga gabah yang kini menyentuh angka Rp6.500 per kilogram.

​Menyikapi hal itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk fokus memacu produktivitas hasil pertanian. Langkah ini bertumpu pada program intensifikasi serta pemanfaatan teknologi modern.

​Upaya tersebut menjadi fondasi penting dalam menghadapi proyeksi Indonesia Emas 2045 yang membidik pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun, sekaligus mengantisipasi ancaman krisis pangan global di masa depan.

​Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

​Gubernur menegaskan pentingnya keterpaduan langkah antar-lembaga demi mencapai target besar tersebut. Sinergi ini menjadi mesin penggerak utama dalam memodernisasi sektor agraria di daerah.

​“Target kita adalah memberikan contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, dan pihak lainnya. Tujuannya satu, yaitu meningkatkan kualitas produktivitas,” tegas Gubernur saat memimpin rapat koordinasi di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa, 26 Mei 2026.

​Ia menambahkan, Bumi Ruwa Jurai sebenarnya memiliki modal kuat sebagai lumbung pangan nasional. Namun, pemerintah daerah masih memiliki tantangan besar karena produktivitas beberapa komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan singkong sejauh ini masih tertinggal jika bersanding dengan capaian negara-negara lain.