Bandar Lampung (Lampost.co) — Literasi keuangan Lampung terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, masih terdapat tantangan besar dalam pencapaian target nasional.
Poin Penting:
-
Indeks literasi keuangan Lampung mencapai 66,46 persen dengan indeks inklusi keuangan di angka 80,51 persen.
-
Target nasional inklusi keuangan 91 persen.
-
Realisasi KUR Lampung menembus Rp10,49 triliun.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, Otto Fitriandy, menyampaikan hal itu dalam pemaparan kinerja literasi dan inklusi keuangan daerah. Menurut Otto, hasil survei pada 2025 mencatat indeks literasi keuangan Lampung mencapai 66,46 persen.
Sementara itu, indeks inklusi keuangan Lampung tercatat 80,51 persen. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan daripada tahun sebelumnya.
Baca juga: Program TPAKD Harus Berdampak Nyata bagi Warga Lampung
Walau begitu, Otto menegaskan capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target nasional inklusi keuangan. Sebab, Pemerintah Pusat menetapkan target inklusi keuangan nasional 91 persen.
Oleh karena itu, OJK Lampung terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian target tersebut. “Setiap kenaikan satu persen literasi dan inklusi keuangan mendorong IPM 0,16 persen,” ujar Otto.
Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan Lampung berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Selain literasi, OJK Lampung juga menaruh perhatian besar pada penguatan akses pembiayaan produktif. Salah satunya melalui optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Lampung. Hingga 15 Desember 2025, realisasi KUR Lampung tercatat Rp10,49 triliun. Angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
Menurut Otto, KUR berperan strategis dalam memperkuat daya tahan ekonomi UMKM Lampung. Selain itu, pembiayaan KUR mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Namun, Otto mengingatkan akses pembiayaan harus dibarengi literasi keuangan yang memadai. Sebab, tanpa literasi yang baik, risiko kredit bermasalah dapat meningkat.
Oleh sebab itu, OJK Lampung terus mengintensifkan edukasi keuangan di berbagai segmen masyarakat. Edukasi tersebut menyasar pelajar, petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga masyarakat perdesaan.
Program Berbasis Desa
Ke depan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Lampung akan memperkuat fokus program berbasis desa. Salah satu program unggulan ialah pengembangan ekonomi desa berbasis komoditas melalui Desa Perkasa.
Program Desa Perkasa untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan desa. Selain itu, program tersebut mendorong keterhubungan desa dengan lembaga keuangan formal.
Seiring itu, TPAKD Lampung juga mempercepat digitalisasi transaksi UMKM. Digitalisasi penting agar UMKM Lampung mampu naik kelas dan bersaing di pasar lebih luas. Menurut Otto, UMKM yang terdigitalisasi memiliki akses pembiayaan dan pasar yang lebih terbuka.
Rapat pleno TPAKD juga merumuskan arah kebijakan tahun 2026. Kebijakan tersebut mencakup pengembangan ekonomi daerah berbasis perhutanan sosial.
Selain itu, penguatan sektor peternakan sapi menjadi agenda prioritas berikutnya. TPAKD Lampung juga menyiapkan dukungan sarana dan prasarana pertanian.
Dukungan tersebut meliputi alat dan mesin pertanian serta pengering hasil panen atau dryer. Dengan langkah tersebut, harapannya Lampung mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian.
Secara keseluruhan, OJK Lampung optimistis literasi keuangan Lampung terus meningkat. Namun, sinergi pemerintah, perbankan, dan masyarakat menjadi kunci utama pencapaian target nasional.
