Bandar Lampung (Lampost.co)–Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung memaparkan realisasi belanja negara di lingkup kerjanya pada awal 2024, belum mencapai 10 persen.
Dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu, 28 Februari 2024, terkait Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sampai 31 Januari 2024 lingkup wilayah pembayaran KPPN Bandar Lampung. Hal ini mencakup 255 satuan kerja instansi vertikal maupun pengelola Dana DK/TP dan 6 Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota.
Kepala KPPN Bandar Lampung Jauhari menyampaikan meski situasi dunia masih penuh guncangan, perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja positif. Postur APBN secara nasional hingga Januari 2024 adalah sebagai berikut:
Baca Juga: Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ada di KPPN Bandar Lampung
-Pendapatan Negara Rp215,5 T (7,7% target)
-Belanja Negara Rp184,2T (5,5% pagu)
-Surplus APBN Rp31,3T (0,14% PDB)
Sedangkan lingkup KPPN Bandar Lampung, dari total Pagu Dana APBN Rp17,7 triliun telah disalurkan untuk Belanja Transfer ke Daerah Rp1,07 triliun berupa Dana Bagi Hasil. Lalu Dana Alokasi Umum, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Desa dan DID untuk Provinsi Lampung dan 5 Kabupaten/Kota dari total Rp10,36 triliun.
Baca Juga: KPPN Kotabumi Cairkan Tunjangan Profesi Guru Rp85 Miliar
Sedangkan Belanja Instansi Vertikal serapannya masih sangat rendah yang sebagian besar berupa Belanja Pegawai Rp170 miliar, Belanja Barang Rp56 miliar dan Belanja Modal Rp20 miliar atau secara total baru terserap sebesar 3% dari total pagu sebesar Rp7,2 triliun.
Peredam Gejolak
Jauhari juga menekankan pentingnya Belanja Negara sebagai ‘shock absorber’ atau peredam terhadap kemungkinan gejolak ekonomi sebagai dampak pelemahan ekonomi global. Termasuk efek dari tahun politik bangsa kita saat ini.
Namun Kinerja APBN yang tetap positif akan menjadi modal baik untuk menjalani tahun 2024. Terutama di Triwulan I ini dengan kemungkinan kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta memasuki bulan Suci Ramadan. Ini pastinya turut mengerek pengeluaran Negara dan meningkatkan belanja masyarakat.
Oleh karena itu APBN harus terus dijaga kesehatannya dan kredibilitasnya. Serta pengelolaan penuh kehati-hatian agar mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia dari berbagai guncangan.
