Jakarta (Lampost.co): Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mendesak supaya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lebih kuat dalam melindungi infrastruktur vital nasional. Hal itu dari serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara.
“Untuk itu, BSSN ini perlu mengembangkan keterampilan dan kompetensi SDM yang berkualitas dan responsif terhadap kemajuan teknologi informasi. Membangun infrastruktur keamanan siber yang kuat, hingga regulasi yang implementatif,” kata Utut, Senin (8/7).
Ia menegaskan BSSN punya peranan penting dalam meningkatkan kapasitas keamanan siber di Indonesia.
Maka, Utut mendesak agar kedepannya BSSN dapat mengimplementasikan peta jalan khusus pembelajaran pengamanan data yang komprehensif dan efektif. Hal itu untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam melindungi data dari ancaman siber.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan juga membeberkan bahwa BSSN harus berdaya sebagai salah satu lembaga yang menangani tentang siber.
“Melihat perkembangan saat ini yang begitu luar biasa tentang penanganan siber ini, kita tidak ada pilihan kecuali menguatkan siber agar mampu membackup. Menahan serangan-serangan khususnya kepada data-data oleh pemerintah,” ujar Sturman.
Sebelumnya, kebocoran data akibat serangan ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN) menjadi pintu menuju “bencana” nasional bidang siber.
Data yang bocor bisa bermanfaat untuk pihak berkepentingan, termasuk negara lain. Pemulihan data dan sistem yang memakan waktu lebih dari satu hari menunjukkan tidak tersedianya data cadangan.
“Lantas, apa yang sebenarnya terjadi sehingga PDN yang sudah lebih dari sepekan lumpuh belum juga pulih?,” kata Ketua Umum Kohati PB HMI, Sri Meisista, Minggu (30/6), kepada wartawan.
Sepekan sudah sejak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) terjadi. BSSN serta Kemenkominfo masih berupaya mengidentifikasi asal serangan.
