Bandar Lampung (Lampost.co) – Partai Demokrasi Indonensia Perjuangan (PDIP) bereaksi terkait penetapan Sekjendnya Hasto Kristyanto sebagai tersangka suap oleh KPK. Padahal KPK belum mengumumkan secara resmi penetapan itu, sudah tersiar sprindik yang dikeluarkan pada 23 Desember 2024 penetapan tersangka terkait suap caleg PDI P Harun Masiku.
Sekretaris DPD PDI P Lampung Sutono mengatakan, hal tersebut terlalu dipaksakan. “Kesannya nemen, saya rasa kental nuansa politis,” ujar Sutono, Senin (24/12/2024).
Baca Juga :
Hasto Kristiyanto Tersiar Jadi Tersangka, KPK dan Harun Masiku Kembali Jadi Sorotan
Perkara ini dinilai Sutono, sebagai bentuk intervensi dan tekanan kepada PDI P. Padahal menurut Sutono, Hasto bukan penyelenggara negara, meski yang bersangkutan merupakan pejabat utama PDI P. Keterlibatan Hasto dalam perkara ini juga masih tanda tanya.
“Perkara ini berapa coba kerugian negaranya, beda sama kasus-kasus besar lainnya, yang sepertinya tidak terus,” kata Mantan Sekdaprov Lampung itu.
Namun Sutono menegaskan partai tetap menghormati proses hukum. Meski demikian, PDI P meminta kepada kader untuk tetap tenang dan jangan semakin membuat gaduh.
Pelemahan PDIP
Bahkan dari DPP PDIP di Jakarta, Juru bicara PDIP Chico Hakim, menuding adanya operasi besar-besaran untuk melemahkan PDIP. Menurutnya, politisasi hukum dalam kasus ini sangat jelas terlihat.
“Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa berubah. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih,” kata Chico dalam keterangannya, pada Selasa 24 Desember 2024.
Ancaman Serupa Partai Lain
Lebih lanjut, Chico mengungkapkan bahwa ancaman serupa juga pernah terjadi pada sejumlah ketua umum partai politik lain. Dia menyebutkan adanya pola politisasi hukum yang menjadi senjata untuk menekan partai politik agar mengikuti arus kekuasaan tertentu.
“Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum,” ucap Chico.
Chico mengeklaim, PDIP tidak pernah tunduk pada tekanan semacam itu. Justru, ancaman semacam ini menjadimotivasi untuk melawan dan menjaga demokrasi.
