Bandung (Lampost.co)–Taman Safari Indonesia kembali terlibat dalam manajemen Kebun Binatang Bandung (KBB), dengan John Sumampau sebagai Ketua Yayasan Margasatwa Tamansari (pengelola KBB) dan Tony Sumampau sebagai Dewan Pembina.
Hal ini setelah pengelolaan KBB melalui masa sulit yang diwarnai perbedaan pendapat dan konflik. Bahkan, pengelola sebelumnya juga tersandung kasus korupsi.
Tony Sumampau menyatakan, fokus utama mereka saat ini adalah pemulihan dan pengembangan KBB menjadi modern open zoo yang lebih baik. “Saya menerima kepercayaan ini dengan penuh tanggung jawab. Prioritas utama kami adalah memulihkan KBB dan melanjutkan pengembangan sesuai master plan yang telah tersusun sebelumnya,” ujarnya.
Permohonan maaf keluarga almarhum Romly Bratakusuma
Pada pertengahan Maret 2025, Tony Sumampau dihubungi pengacara Sri Devi dan Bisma Bratakusuma, dua mantan pengelola Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) yang kini menjadi tersangka korupsi. Melalui pengacara mereka, Budhi Agung, pihak keluarga almarhum menyampaikan permohonan maaf.
“Mereka mengakui kesalahan mereka yang telah melukai perasaan saya dan rekan-rekan. Serta menyesali tindakan mereka yang telah memfitnah dan mengeluarkan kami dari Yayasan Margasatwa Tamansari berdasarkan keterangan palsu. Mereka menyadari, bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan keinginan almarhum Romly Bratakusuma dan AD/ART yayasan,” jelas Tony Sumampau.
Pada 21 Maret 2025, Sri Devi, Bisma Bratakusuma, Gantira Bratakusuma, dan pengurus yayasan lainnya secara resmi mengundurkan diri. Dan menyampaikan permohonan maaf tertulis di hadapan notaris. “Mereka juga meminta saya untuk kembali memimpin pengelolaan KBB tanpa mempermasalahkan kepemilikan lahan oleh Pemerintah Kota Bandung,” tambah Tony.
Keluarga almarhum Romly Bratakusuma pun berkomitmen untuk mendukung penuh upaya pemulihan dan pengembangan kebun binatang ini.
Tony juga menegaskan komitmennya untuk mengelola kebun bintang secara transparan dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya kontribusi KBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.
“Kami akan memastikan pengelolaan KBB dilakukan secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung untuk memastikan kontribusi KBB terhadap PAD,” tegasnya.