Jakarta (Lampost.co) – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pihaknya., dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana merevisi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Kemudian Yusril menyebut UU Tipikor perlu terevisi dan tersesuaikan dengan Konvensi Antikorupsi PBB. United Nations Convention Againt Corruption (UNCAC) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Merespons itu, anggota Komisi III F-PKS, Nasir Djamil menuturkan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor perlu terevisi lantaran rawan jadi alat kriminalisasi. Nasir menerangkan saat ini beberapa pihak sedang menggugat pasal mengenai korupsi. Terkait kerugian negara itu kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
“Harapannya memang majelis hakim Mahkamah Konstitusi bisa menilai apakah itu layak diterima. Kalau layak, lalu tersidangkan, dan terpilih keputusan,” ucap Nasir, Rabu, 11 Desember 2024.
Kemudian Nasir juga menegaskan bahwa Pasal 2 dan 3 Tipikor seringkali jadi jebakan bagi penyelenggara negara. Nasir berpendapat setiap pihak harus cermat dan memastikan bahwa tidak ada celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi.
“Kalau pun misalnya ada maka harus ada semacam bukti-bukti bahwa memang ia tidak menerima dan sebagainya. Jadi ini yang menurut saya persoalan daerah atau lapangan sering sekali tidak ada bukti-bukti otentik. Yang membuktikan bahwa ia tidak menerima aliran dan lain sebagainya,” katanya.
Adapun Berikut bunyi kedua pasal tersebut:
Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, terpidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana termaksud dalam ayat (1) terlakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat terjatuhkan.
Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, terpidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
