Beijing (Lampost.co)—Faksi Palestina, termasuk Hamas dan saingannya Fatah, menandatangani perjanjian “persatuan nasional” di Beijing, Tiongkok, Selasa (23/7/2024). Pertemuan ini bertujuan mengakhiri perpecahan mereka dan menciptakan platform yang memungkinkan mereka bersama-sama memerintah Gaza pascaperang.
“Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional. Dan kami katakan jalan untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional,” kata pejabat senior Hamas Musa Abu Marzuk kepada wartawan. Demikian menurut media Pemerintah Tiongkok, seperti Middle East Eye kutip, Selasa (23/7/2024).
“Kami berkomitmen untuk persatuan nasional dan kami menyerukannya,” imbuh Marzuk.
Penandatanganan tersebut mengakhiri dialog rekonsiliasi selama tiga hari antara 14 kelompok Palestina di ibu kota Tiongkok.
Memerintah Bersama
Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai kesepakatan untuk memerintah Jalur Gaza bersama-sama setelah perang yang sedang berlangsung berakhir.
“Sorotan yang paling menonjol adalah kesepakatan membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara di seputar tata kelola Gaza pascaperang,” kata Menlu Wang Yi.
“Rekonsiliasi adalah masalah internal bagi faksi-faksi Palestina. Tetapi pada saat yang sama, hal itu tidak dapat tercapai tanpa dukungan dari masyarakat internasional,” tambah Wang Yi.
Meskipun beberapa upaya rekonsiliasi antara kelompok-kelompok Palestina yang bermusuhan telah gagal di masa lalu, seruan untuk upaya-upaya baru telah berkembang sejak pecahnya perang. Hamas dan Fatah sebelumnya telah bertemu di Tiongkok pada April lalu untuk membahas upaya-upaya rekonsiliasi guna mengakhiri pertikaian selama 17 tahun.
Otoritas Palestina di bawah pimpinan Fatah sebagian mengelola wilayah Tepi Barat yang di bawah pendudukan. Sedangkan Hamas telah menjadi kekuatan penguasa de facto di Gaza sebelum perang saat ini.
Kedua kekuatan tersebut telah terlibat dalam persaingan politik selama beberapa dekade. Setelah Hamas memenangkan pemilihan legislatif pada tahun 2006, anggota Fatah bentrok dengan kelompok tersebut, yang mengakibatkan Hamas menguasai sepenuhnya Jalur Gaza.
Pada Mei, seorang sumber senior Palestina yang memiliki pengetahuan tentang kebijakan Hamas, mengatakan kepada MEE bahwa Hamas siap menunjukkan “fleksibilitas” tentang tata kelola Gaza di masa mendatang. Selama keputusan untuk memerintah daerah kantong yang dilanda perang itu disetujui faksi-faksi Palestina lainnya dan tidak dipaksakan AS atau Israel.