Bandar Lampung (Lampost.co) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk pilkada pada daerah-daerah. Hal itu untuk memastikan kelancaran proses pemilihan kepala daerah yang terjadwalkan pada 27 November 2024.
“Kami menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri. Untuk melakukan monitoring terkait dengan desk pilkada. Karena beliau ingin kita semua melakukan pengawasan dan antisipasi potensi-potensi (konflik) yang ada,” kata Bima dalam keterangannya, Selasa, 22 Oktober 2024.
Kemudian ia mengatakan Kemendagri akan terus memantau setiap perkembangan dan mengkoordinasikan data-data dari desk pilkada. Hal ini juga termasuk isu terkait pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pelaksanaan pilkada. Isu lainnya terkait kemungkinan partisipasi pemilih yang rendah sehingga perlu terantisipasi agar tetap tinggi.
“Selalu kita update. Selalu terlaporkan melalui desk pilkada kepada kami setiap perkembangan yang ada sekecil apa pun,” tambahnya.
Selanjutnya Bima mengungkapkan dalam waktu dekat akan ada langkah-langkah yang lebih konkret untuk mengkoordinasikan data-data pilkada. Baik dari provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menegaskan mitigasi terhadap potensi-potensi konflik yang ada perlu terlaksanakan. Oleh karena itu, stabilitas dan situasi yang kondusif pada daerah perlu menjadi atensi bersama.
Kemudian Bima juga meminta para kepala dinas dan pihak terkait untuk menyampaikan arahan kesiapan desk pilkada tersebut. Terlebih kepada masing-masing kepala daerah, termasuk yang berstatus pejabat.
“Tolong laporkan kepada Pak Pj. menindaklanjuti arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Agar kami semua jajaran Kemendagri fokus untuk mengawasi pilkada. Melakukan antisipasi terhadap potensi persoalan, memastikan birokrasi netral, tidak berpihak, dan terus melayani,” tambah Bima.
