Internal PPP di Lampung Masih Berpolemik

Bandar Lampung (Lampost.co) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Lampung masih berpolemik. Dinamika tersebut terjadi karena persoalan internal kader dan pengurus partai.

Padahal partai berlogo ka’bah tersebut telah menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) PPP se-Provinsi Lampung, di Hotel Horison, Bandar Lampung, Minggu, 26 April 2026. Acara tersebut terhadiri langsung Ketua Umum DPP PPP, M. Mardiono untuk membuka acara.

Namun, pelaksanaan Muscab tersebut terjadi dinamika. Sebanyak tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di Provinsi Lampung menyatakan menolak pelaksanaan Muscab. Penolakan tersebut karena belum tuntasnya persoalan internal tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Bahkan informasinya, Ketua DPC PPP se Lampung diminta untuk mengirimkan sejumlah uang untuk keperluan Muscab serentak tersebut. Kemudian mendapat ancaman, apabila tidak mengirimkan dana tersebut teranggap tidak mengikuti Muscab. Bahkan DPW PPP Lampung akan langsung mengganti Ketua DPC dengan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) pada daerah tersebut.

Adapun tujuh DPC PPP di Lampung yang menyatakan sikap penolakan tersebut yakni DPC PPP Lampung Selatan, DPC PPP Metro, DPC PPP Lampung Utara. DPC PPP Lampung Tengah, DPC PPP Tulang Bawang Barat, DPC PPP Lampung Barat, dan DPC PPP Pringsewu.

Sikap penolakan ini berdasarkan pertimbangan legalitas dan kondusifitas organisasi. Para Ketua DPC menilai pelaksanaan Muscab sebaiknya ditunda hingga konflik internal DPP PPP selesai. Dan struktur kepengurusan pusat benar-benar solid serta lengkap sesuai dengan ketentuan AD/ART partai.

Kemudian mereka menegaskan bahwa Muscab merupakan agenda penting dalam proses konsolidasi partai tingkat daerah. Sehingga harus terlaksanakan dalam kondisi organisasi yang stabil, sah secara administrasi, dan memiliki legitimasi penuh dari Ketua Umum serta Sekretaris Jenderal DPP PPP.

Selanjutnya keputusan strategis organisasi. Termasuk pelaksanaan Musca harus berlandaskan surat keputusan resmi yang tertandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Ini sebagai bentuk keabsahan dan kepastian hukum organisasi.

Selain itu, percepatan Muscab saat situasi internal DPP yang belum kondusif justru berpotensi memunculkan polemik baru pada daerah dan mengganggu soliditas kader. Para kader meminta penundaan Muscab sampai kondisi DPP benar-benar normal, solid, dan ada keputusan yang memiliki dasar hukum yang kuat.

DPC PPP Lampung berharap agar DPP PPP segera menyelesaikan konflik internal dan menuntaskan struktur kepengurusan pusat. Kemudian barulah melanjutkan agenda konsolidasi organisasi pada tingkat wilayah maupun cabang.

Dinamika Muscab PPP

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Bandar Lampung, Albert Alam, angkat bicara terkait dinamika pelaksanaan Muscab PPP Kota Bandar Lampung yang berlangsung alot dan penuh perdebatan.

Dalam keterangannya, Selasa, 28 April 2026, Albert Alam menjelaskan bahwa proses persidangan awal Muscab telah berjalan sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO) DPP PPP. Ia menyebut, sidang yang ia pimpin telah melalui tahapan-tahapan yang disepakati bersama oleh seluruh peserta.

“Sejak awal persidangan yang saya pimpin, semua berjalan sesuai PO. Peserta sepakat terlaksanakan absensi dan verifikasi berdasarkan surat mandat yang tertandatangani Ketua dan Sekretaris PAC serta mengacu pada SK terbaru,” jelasnya.

Kemudian ia menambahkan, seluruh 20 Pimpinan Anak Cabang (PAC) dengan SK terbaru telah terverifikasi dan disepakati sebagai peserta Muscab. Bahkan, beberapa PAC yang tidak membawa surat mandat tetap mendapatkan ruang mengikuti forum sebagai bentuk komitmen menjaga kondusifitas.

“Semua sepakat, 20 PAC dengan SK terbaru menjadi peserta. Ini sudah terputuskan bersama dalam sidang. Meskipun dinamika cukup panjang dari siang hingga malam, namun tetap kondusif,” ujarnya.

Namun, menurut Albert, dinamika mulai muncul saat sidang dilanjutkan oleh pimpinan sidang dari utusan DPW. Ia menyayangkan adanya verifikasi ulang peserta dengan mengacu pada data Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU, yang ia nilai tidak sesuai dengan PO organisasi.

“Tiba-tiba melakukan verifikasi ulang berdasarkan Silon KPU. Padahal itu tidak diatur dalam PO. Akibatnya, dari 20 PAC menjadi hanya 15 PAC yang diakui sebagai peserta,” ungkapnya.

Kemudian ia juga menyoroti adanya sejumlah PAC yang tidak masuk dalam data Silon. Termasuk tokoh senior yang telah lama memimpin PAC, sehingga tidak dapat mengikuti Muscab. “Ada PAC yang sudah puluhan tahun berkontribusi, tapi karena tidak masuk Silon, jadi tidak bisa ikut. Ini tentu sangat disayangkan dan mengecewakan,” katanya.

Albert menegaskan, seharusnya pimpinan sidang lanjutan hanya meneruskan tahapan yang telah disepakati sebelumnya. Yakni pembahasan tata tertib formatur dan proses pemilihan, tanpa melakukan verifikasi ulang peserta.

“Kalau mengacu PO, tidak ada dasar penggunaan Silon. Seharusnya tinggal melanjutkan sidang, bukan mengubah kesepakatan awal,” tegasnya.

Meski demikian, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada DPW PPP Lampung sebagai pihak yang memiliki kewenangan. Dengan harapan dapat mengambil keputusan yang objektif dan netral berdasarkan dokumen serta berita acara persidangan.

Jaga Persatuan

Kemudian meski berdinamika, Albert Alam mengajak seluruh kader untuk tetap menjaga persatuan dan tidak terpecah belah. “Kita tidak ingin PPP terpecah. Semangat kita sama, membesarkan partai. Jangan sampai kita diadu domba atau dibenturkan dengan kepentingan tertentu,” ujarnya.

Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus membesarkan PPP Bandar Lampung dan Lampung secara umum, serta optimistis partai dapat kembali bangkit. “Dengan kebersamaan dan kedewasaan berpolitik, saya yakin PPP bisa kembali besar. Target kita jelas, solid dan kembali ke Senayan,” katanya.

Merespon hal tersebut, Ketua DPW PPP Provinsi Lampung, dr. Ferdy Djaya Saputra angkat bicara. Ia membuka diri apabila ada kader yang ingin menyampaikan aspirasi. “Sampai saat ini saya belum mendapat surat penolakan, belum ada disampaikan. Tentunya kami terbuka untuk semua aspirasi dari bawah,” katanya, Selasa, 28 April 2026.

Sebelumnya dalam pidato politik di Muscab PPP se Lampung, dr. Ferdy Djaya Saputra menyampaikan bahwa PPP sedang sakit dan butuh perawatan khusus.

“PPP butuh perawatan khusus. Jadi berobatnya bukan hanya rawat jalan, tapi harus rawat inap dan secara kontinue,” kata Anggota DPRD Pringsewu ini.

“Maka untuk mengobatinya saya butuh perawat, bidan, dan tenaga lainnya untuk membantu saya. Harus ada kerja tim untuk membantu PPP sehat. Maka ayok bekerja bersama-sama untuk memajukan PPP Lampung,” katanya.

Kemudian ia juga bertekat bahwa PPP Lampung harus terus solid dan bergerak bangkit untuk lebih baik pada Pemilu 2029. “Lampung solid. Kami juga berjanji menjadi benteng untuk kepengurusan Ketua Umum Mardiono,” katanya