Jakarta (Lampost.co) – Fenomena beruntunnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepala daerah memicu reaksi keras dari parlemen. DPR RI mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera memperketat pembinaan dan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh kepala daerah.
Langkah ini mendesak guna memastikan tata kelola pemerintahan daerah tidak terus tergerus oleh praktik rasuah.
“Demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kami mendukung langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa radar pengawasan tidak pernah tidur.” ujar Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha melalui keterangannya, Kamis, 22 Januari 2025.
Selanjutnya Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut memberikan catatan kritis mengenai modus korupsi yang kerap berulang. Khususnya terkait rekrutmen jabatan pada lingkungan birokrasi. Toha menilai praktik jual beli jabatan adalah akar dari rusaknya profesionalisme pemerintahan.
“Kami sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum. Jika rekrutmen jabatan terlaksanakan dengan cara suap. Maka bisa terpastikan birokrasi di bawahnya tidak akan berjalan profesional,” tegasnya.
Kemudian ia mengingatkan para pemimpin daerah agar tetap konsisten memegang amanah rakyat. Dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Sebelumnya, dalam kurun waktu yang berdekatan, lembaga antirasuah kembali gencar melakukan operasi senyap. Setelah penangkapan Bupati Bekasi, publik kembali terkejutkan dengan terjaringnya Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.
Rentetan kasus ini menjadi sinyal bahwa upaya pembersihan tingkat pemerintah daerah masih menjadi tantangan besar. Apalagi bagi penegak hukum maupun instansi pembina seperti Kemendagri.
