Bandar Lampung (Lampost.co) — KPU Provinsi Lampung telah membuka proses pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Lampung jalur independen atau perseorangan. Proses penyerahan syarat dukungan terbuka pada 8–12 Mei 2024 untuk Pilkada Serentak 2024.
.
Namun, hingga, Jumat, 10 Mei 2024, belum ada satupun pihak yang menyerahkan suara dukungan kepada KPU Lampung. “Sampai saat ini, belum ada. Batas akhir 12 mei,” ujar Komisioner KPU Lampung Bidang Teknis Penyelenggara, Ismanto, Jumat, 10 Mei 2024.
.
Namun Ismanto menyebut, baru ada satu bakal calon pasangan yang telah berkomunikasi dengan KPU. Hal itu untuk menanyakan mekanisme pendaftaran dan penyerahan syarat dukungan, berbasis Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Pasangan tersebut yakni, Ahmad Muslimin dan Achmad Munawar yang berencana berpasangan. “Baru sekedar konsultasi,” katanya.
.
.
Sementara itu Ahmad Muslimin mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak KPU Provinsi Lampung. Khususnya dalam mekanisme pembuatan akun SILON. “Rencananya kami melakukan penyerahan dukungan pada 12 maret 2024” katanya.
Lanjut Muslimin, ia dan Achmad Munawar dalam proses penginputan ratusan ribu KTP dukungan ke SILONx melalui Form B.1 KWK. Ahmad Muslimin sendiri merupakan aktivis 98 Lampung. Ia pernah maju sebagai calon wakil wali kota Bandar Lampung, pada pilwakot 2018 bersama lawyer bernama M. Yunus.
.
Buka Kesempatan
.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka kesempatan bagi bakal calon kepala daerah yang ingin maju melalui jalur perseorangan atau independen. Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan pengumuman nomor : 312/PL.02.2-Pu/18/2024 tentang penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur Lampung dalam pemilihan serentak 2024.
.
Kemudian hal tersebut juga berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota tahun 2024. Ketentuan tersebut mengatur tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
.
Kemudian sesuai aturan pasal 41 ayat (1) UU No.10 tahun 2016. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung, dukungan paling sedikit 7,5% dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 kemarin dan tersebar lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota. Sementara jumlah DPT Lampung sebanyak 6.539.128 pemilih tersebar di 2.651 desa/kelurahan, 229 kecamatan, dan 15 kabupaten/kota.
“KPU Lampung juga sudah membuat keputusan nomor 83 tahun 2024. Syarat dukungan minimal jalur perseorangan yakni memiliki 490.435 pendukung yang tersebar pada 8 kabupaten/kota,” katanya.
.
Lalu, untuk waktu penyerahannya pada 8-12 Mei 2024 pukul 08.00-16.00 WIB. Sementara hari terakhir pendaftaran 12 Mei 2024 mulai 08.00 sampai 23.59 WIB. Penyerahan tersebut langsung pada Kantor KPU Provinsi Lampung, Jl. Gajah Mada No. 87 Kedamaian, Bandar Lampung.
.
“Pasangan calon perseorangan akan melengkapi dokumen syarat dukungan. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan melalui aplikasi sistem informasi pencalonan (Silon),” katanya.
.
Berdasarkan UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada
.
Syarat dukungan gubernur/wakil gubernur perseorangan:
1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap (DPT) sampai 2 juta jiwa, harus mendapat dukungan paling sedikit 10%.
2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DP lebih dari 2-6 juta jiwa harus mendapat dukungan paling sedikit 8,5%.
3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DP lebih dari 6-12 juta jiwa harus mendapat dukungan paling sedikit 7,5%.
4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DP lebih dari 12 juta jiwa harus mendapat dukungan paling sedikit 6,5%.
.
Syarat dukungan calon bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota:
.
1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 250.000 jiwa harus mendapat dukungan paling sedikit 10%.
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250.000-500.000 jiwa harus mendapat dukungan paling sedikit 8,5%.
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 500.000-1 juta jiwa harus mendapat dukungan paling sedikit 7,5%.
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1 juta jiwa harus mendapat dukungan paling sedikit 6,5%.
