Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanggamus memaksimalkan peranannya. Apalagi saat ini mendekati hari pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 November 2024. Pengawasan hebat menjadi kunci untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas.
Sementara itu, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus menghadirkan dua pasangan calon (paslon). Mereka yakni pasangan nomor urut 01, Dewi Handajani – Ammar Siradjuddin (PDIP, Golkar, PKS dan Perindo). Kemudian pasangan nomor 02, Moh. Saleh Asnawi – Agus Suranto (Gerindra, NasDem, PKB, PAN, dan PPP).
Kemudian Kabupaten Tanggamus memiliki daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 453.261 pemilih. Terdiri dari laki-laki 233.872 pemilih dan perempuan 219.389 pemilih. Mereka tersebar pada 20 kecamatan, 302 desa, dan 981 TPS.
Pada prinsipnya, Bawaslu memiliki slogan awasi cegah tindak atau ACT. Kita awasi semua tahapan pilkada. Terkait pencegahan, kami surati pasangan calon dan pemerintah daerah sampai ke tingkat kepala desa mengenai regulasi. Terakhir penindakan, manakala ada laporan maupun temuan yang terbukti syarat formil dan materialnya. Kita tindak sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Ketua Bawaslu Tanggamus, Najih Mustofa, saat Podcast Lampung Memilih, Lampung Post, Senin, 18 November 2024.
Selanjutnya ia mengatakan, suasana kebatinan Pilkada Tanggamus terus berdinamika. Karena ada petahana yang maju kembali dan penantangnya juga memiliki kekuatan melawan. Kedua paslon ini memiliki basis massa yang sama kuat dan militan. “Maka dari itu, kami tidak bosan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Untuk sama-sama menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban jalannya pilkada,” katanya.
Potensi Rawan
Kemudian ia mengatakan pihaknya juga melakukan pemetaan mengenai potensi rawan. Seperti potensi politik uang dan serangan fajar, netralitas ASN, TPS rawan, daerah yang rawan dan sebagainya. Pihaknya juga berkaca pada pengalaman pemilu 2024 kemarin dan pilkada tahun sebelumnya mengenai potensi pelanggaran.
“Pada pemilu 2019 kemarin, ada kepala desa dan caleg yang terkena kurungan pidana. Kemudian pada pemilu 2024 kemarin ada 1 PPK dan 2 PPS yang terkena pidana 8 bulan. Ini harus menjadi pelajaran, agar tidak terulang,” katanya.
Selanjutnya yang menjadi atensi pihaknya mengenai letak geografis Kabupaten Tanggamus yang memiliki pulau-pulau dan pegunungan. Artinya proses distribusi logistik juga harus terawasi dengan baik. Apalagi saat ini masuk musim penghujan, potensi ombak besar dan jalan licin menjadi sorotan. Kemudian juga ada beberapa lokasi yang susah akses internet.
“Oleh sebab itu, kita juga melakukan pengawasan secara melekat. Kalau musim hujan, surat suara harus terbungkus plastik agar tidak rusak. Kemudian pada wilayah sulit internet. Kita minta bila sudah selesai penghitungan suara maka segera mendekat ke wilayah yang ada internet,” katanya.
Lalu ia juga mengatakan, jajarannya melakukan simulasi pencoblosan dan pengawasan di TPS. Simulasi ini penting untuk early warning system agar pada hari H pelaksanaan tidak ada gangguan dan kesalahan. Kemudian sebagai latihan masyarakat untuk memilih agar tidak bingung dan terlayani secara baik.
“Kita juga akan mengadakan patroli pengawasan bersama Sentra Gakkumdu menjelang pencoblosan. Kemudian memastikan dinamika politik benar-benar kondusif. Untuk menghindari gesekan yang mungkin saja terjadi, tapi kami berharap tidak ada gesekan. Kemudian mengenai politik uang, ingat ada sanksi pidana menanti bagi pemberi dan penerima,” katanya.
“Ayok sama-sama mengawasi dan mensukseskan pesta demokrasi. Pilkada bukan ajang pertempuran yang mengerikan. Tetapi sarana mengintegrasikan seluruh elemen masyarakat. Pilkada sementara, persaudaraan selama-lamanya,” tutupnya.