Jakarta (Lampost.co) – Pemerintah menyatakan terbuka terhadap wacana penerapan kembali pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD. Hal tersebut tersampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Kemudian ia mengungkapkan secara pribadi, ia cenderung mendukung pilkada tidak langsung. Menurutnya, pilkada langsung selama ini menimbulkan beban biaya yang sangat besar sekaligus berpotensi memecah masyarakat.
“Kalau saya sendiri sebenarnya lebih cenderung kepada pemilihan tidak langsung oleh DPRD. Karena pemilihan langsung itu biayanya sangat mahal dan juga cenderung membelah masyarakat,” kata Yusril, Rabu, 14 Januari 2026.
Selanjutnya ia menilai, dalam banyak kasus pilkada langsung. Kandidat yang menang umumnya adalah mereka yang memiliki tingkat popularitas tinggi dan dukungan finansial besar. Kondisi tersebut, lanjut Yusril, membuka ruang manipulasi politik yang sulit terkendalikan.
“Biasanya yang menang dalam pemilihan langsung itu adalah mereka yang populer dan mereka yang punya uang. Manipulasi politik yang terjadi selama ini luar biasa pada daerah-daerah dan sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.
Kemudian Yusril juga menyoroti persoalan pengawasan politik uang. Menurutnya, pemilihan tidak langsung lebih mudah terawasi karena jumlah pihak yang terlibat relatif terbatas.
“Pemilihan tidak langsung itu lebih mudah terawasi karena jumlah anggota DPRD sedikit. Kalau pun terjadi suap, yang terawasi hanya beberapa orang, berbeda dengan pemilihan langsung,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan tingginya biaya pilkada langsung kerap mendorong kepala daerah terpilih untuk mencari cara mengembalikan modal politik. Kemudian yang pada akhirnya berujung pada praktik korupsi.
“Pada satu pihak kita ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Tapi tanpa sadar kita membuka peluang terjadinya korupsi karena biaya pilkada itu besar sekali,” kata Yusril.
Meski memiliki pandangan pribadi. Yusril menegaskan pemerintah tetap akan menghormati keputusan politik yang terambil secara demokratis melalui mekanisme yang berlaku.
“Saya pasti akan duduk pada keputusan demokratis mana yang kita pilih,” katanya
