Komisi IV Tegaskan Distribusi BBM Subsidi Harus Tepat Sasaran

Bandar Lampung (Lampost.co) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mengingatkan agar distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi harus tepat sasaran.

Hal ini tersampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Lampung, Kamis, 21 Mei 2026. Rapat tersebut terhadiri kelompok masyarakat petani dan nelayan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian turut hadir juga Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas dan organisasi perangkat daerah terkait,

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem barcode.

Hal ini sebagai bagian dari digitalisasi penyaluran BBM subsidi agar penyaluran bagi petani dan nelayan dapat lebih tepat sasaran dan transparan. Kemudian meminimalisasi potensi penyalahgunaan di lapangan.

Kemudian menurut Yusnadi, penggunaan barcode dapat menjadi solusi pengawasan distribusi BBM subsidi yang lebih modern dan akurat. Khususnya untuk memastikan kuota subsidi benar-benar masyarakat menerima yang berhak.

“Digitalisasi melalui barcode dapat membantu memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Sistem ini penting agar kuota yang diperuntukkan bagi petani dan nelayan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan,” ujar Yusnadi.

Penerapan Sistem Digital

Selanjutnya ia menekankan bahwa penerapan sistem digital tidak boleh menyulitkan masyarakat. Terutama wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi.

“Jangan sampai sistem yang ada justru menyulitkan masyarakat kecil. Petani dan nelayan kita membutuhkan kemudahan akses. Karena itu, mekanisme barcode harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, terutama daerah yang jaringan internetnya masih terbatas,” jelasnya.

Ketua Fraksi PKS ini menilai pemerintah dan pihak terkait perlu menyiapkan skema distribusi yang adaptif. Termasuk kemungkinan penggunaan sistem offline atau verifikasi sederhana yang tetap dapat berjalan meskipun koneksi internet tidak stabil.

Selanjutnya ia menegaskan pentingnya integrasi data penerima manfaat antara pemerintah daerah, dinas terkait, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas. Agar proses distribusi dapat berjalan lebih tertib dan transparan.

“Intinya adalah bagaimana subsidi ini tepat sasaran, mudah mengakses, tetapi tetap memiliki pengawasan yang baik. Teknologi harus menjadi alat bantu pelayanan masyarakat, bukan menjadi hambatan baru,” tegasnya.

Komisi IV DPRD Lampung akan terus mengawal perbaikan tata kelola distribusi BBM subsidi bagi sektor pertanian dan perikanan. Ini sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah.