Bandar Lampung (Lampost.co)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen mendorong peningkatan kelas desa menuju kategori mandiri melalui sentra ekonomi masyarakat desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Lampung, Zaidirina, mengungkapkan penggencaran pengaktifan smart village mereka lakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, layanan administrasi, dan akselerasi adaptasi teknologi.
“Sentra ekonomi baru di desa, di antaranya BUMDes, koperasi, UMKM yang berkolaborasi dengan teknologi digital bisa menjadi solusi menuju smart economy,” ujarnya, Kamis, 8 Agustus 2024.
Sejumlah program inovasi unggulan Pemprov Lampung terus Pemprov masifkan realisasinya. Program tersebut seperti e-Samdes, warung sehat, dan e-KPB.
“Semua inovasi tersebut sudah kita terapkan untuk mewujudkan smart village,” katanya.
Smart village merupakan program desa cerdas berbasis digital yang berdasarkan pada kegiatan peningkatan layanan publik.
Program ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Dalam membangun jejaring dan kolaborasi desa guna menciptakan kekuatan ekonomi kreatif digital.
“Kami juga bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengoptimalkan pembangunan desa,” ungkapnya.
Berdasarkan data Indeks desa membangun (IDM), Lampung memiliki sebanyak 181 desa kategori mandiri, 1.008 desa. Kategori maju, dan 1.253 desa berkembang.
Pemprov Lampung juga telah menyalurkan insentif kepada 2.446 desa dan 205 kelurahan untuk mendorong peningkatan smart village di akhir tahun 2023 lalu. Setiap desa dan kelurahan tersebut memperoleh bantuan dana sebesar Rp6 juta.
