Bandar Lampung (Lampost.co) — DPRD Provinsi Lampung mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk memaksimalkan realisasi belanja daerah. Upaya ini dengan mengedepankan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Program tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial yang harus berjalan optimal serta tepat sasaran.
Dorongan tersebut DPRD sampaikan saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026.
Baca Juga:
Realisasi Belanja Daerah di Lampung, Kabupaten Lampung Utara Terendah
DPRD menekankan agar Pemprov melakukan pengendalian terhadap belanja rutin yang dianggap tidak mendesak. Termasuk belanja perjalanan dinas dan honorarium kegiatan agar struktur APBD menjadi lebih efisien.
Selain itu, DPRD juga menyoroti belanja pegawai yang sudah melampaui batas maksimal sesuai aturan. Hal ini perlu di rasionalisasi agar tidak membebani ruang fiskal daerah. Serta supaya lebih banyak anggaran yang dapat di alihkan pada program pembangunan.
Memberikan Manfaat
Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris menyatakan bahwa langkah ini penting agar pengelolaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Kami mendorong Pemprov Lampung untuk lebih fokus pada belanja publik dan menekan pengeluaran yang tidak mendesak. Setiap rupiah dari APBD harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan begitu pembangunan di Lampung bisa lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
DPRD juga menyampaikan dukungan terhadap upaya Pemprov Lampung dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Khususnya terkait pelaksanaan program-program strategis yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.
Melalui dorongan ini, DPRD berharap APBD Lampung 2026 dapat lebih produktif, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik. Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah di Lampung.
