Bandar Lampung (Lampost.co) — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan keseriusannya dalam merespons keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayahnya.
Sejak awal menjabat, ia mengaku menerima banyak aduan mengenai kerusakan jalan yang masih banyak terdapat di beberapa titik.
“Berdasarkan data, jalan mantap di Lampung sudah mencapai 78 persen. Angka ini sebenarnya lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di kisaran 75 persen. Tapi yang dilihat masyarakat adalah jalan rusak yang viral, sehingga muncul kesan belum maksimal,” jelasnya, Jumat, 3 Oktober 2025.
Baca Juga:
Kadin Lampung Tekankan Percepatan Infrastruktur & Hilirisasi Ekspor
Gubernur Mirza mengurai ada tiga penyebab utama mengapa masalah jalan kerap menjadi sorotan publik. Pertama, strategi pembangunan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada perbaikan jalan perkebunan, padahal ruas tersebut tidak padat kendaraan.
“Sekarang kita balik, yang diperbaiki adalah jalan dengan lalu lintas tinggi agar langsung dirasakan masyarakat. Tahun ini Rp450 miliar kita arahkan ke jalur padat tersebut,” katanya.
Kedua, soal mutu pembangunan. Banyak ruas jalan hanya bertahan 2–5 tahun sebelum rusak kembali. Salah satunya akibat kendaraan dengan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL).
Untuk mengatasinya, mulai 2026 seluruh perbaikan jalan provinsi akan menggunakan rigid beton, bukan lagi aspal. “Dengan kualitas yang lebih baik, usia jalan akan jauh lebih panjang,” tegasnya.
Ketiga, persoalan transparansi. Selama ini publik kurang mendapat informasi yang memadai mengenai rencana maupun progres perbaikan jalan. “Sekarang harus terbuka, masyarakat adalah pengawas utama. Jadi kualitas pekerjaan tidak boleh sembarangan,” ujarnya.
Capai 94 Persen
Mengacu pada RPJMD 2025, Gubernur Mirza menargetkan jalan mantap di Lampung mencapai 94 persen pada 2030.
Sebagai tahapannya, pada 2028 minimal harus sudah berada di angka 90 persen. “Kami ingin setiap perbaikan benar-benar berkualitas agar tidak cepat rusak,” imbuhnya.
Selain melalui APBD, perbaikan jalan juga akan ada dukungan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta kontribusi CSR perusahaan-perusahaan pengguna jalan.
Tahun depan, Pemprov Lampung juga berencana membuka akses jalan baru menuju kawasan pertanian yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Mulai tahun depan, pembangunan jalan akan dilakukan secara masif dengan rigid beton. Sekaligus membuka jalur-jalur baru di sentra pertanian agar ekonomi masyarakat bisa terdorong,” pungkasnya.
