Hadapi Era Disrupsi Teknologi, Kepala BPSDM Lampung Tegaskan Birokrasi Harus Cepat dan Inovatif

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) –- Pemerintah tidak boleh tertinggal dari perubahan digital yang terus berlangsung saat ini. Birokrasi dituntut harus bergerak lebih lincah, cerdas, dan inovatif dalam melayani masyarakat.

Poin Penting

• Kepala BPSDM Lampung menegaskan birokrasi harus bergerak lebih lincah, cerdas, dan inovatif di era disrupsi digital.
• Transformasi digital mendesak di lakukan di tengah efisiensi anggaran dan tingginya ekspektasi publik akan tata kelola yang transparan.
• Pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) menjadi langkah strategis untuk mendongkrak kapasitas ASN.
• Pelatihan ini merupakan bagian dari “Garuda AI for Microsoft Elevate” yang menargetkan ratusan ribu ASN dan pembuat kebijakan di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, M. Alhusniriski, menyatakan hal itu saat membuka webinar pelatihan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) bagi lebih dari 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) lintas instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, awal pekan ini. Menurutnya, transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan suatu kebutuhan mutlak.

“Hal ini mengingat tantangan efisiensi anggaran yang semakin ketat, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan public. Serta tingginya tuntutan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Karena itu, pemanfaatan teknologi, khususnya AI, menjadi salah satu solusi strategis. Program pelatihan AI dipandang sangat penting dan relevan untuk menyokong peningkatan kapasitas ASN di lingkungan pemerintahan.

Melalui pelatihan ini, para abdi negara di harapkan bakal mampu menciptakan layanan publik yang lebih adaptif, efektif, efisien, serta responsif terhadap perkembangan teknologi global.

Sebagai informasi, Garuda AI for Microsoft Elevate merupakan inisiatif nasional berupa pelatihan AI gratis bersertifikat bagi ASN di seluruh Indonesia. Program berskala besar ini menargetkan pencapaian kompetensi digital bagi lebih dari 145.000 ASN dan 5.000 pembuat kebijakan AI (AI Policy Makers).