Bandar Lampung (Lampost.co) — Provinsi Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Sumatera yang berhasil masuk dalam daftar 10 provinsi dengan inflasi terendah secara year-on-year (yoy). Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 3 November 2025.
Capaian ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan tingkat inflasi rendah, yakni berada pada angka 1,20%. Lebih kecil dari rentang target nasional sebesar 1,5%–3,5%. Pada tingkat kota, Bandar Lampung juga menjadi kota dengan inflasi terendah, yaitu 0,43%. Kinerja positif tersebut menjadi indikator keberhasilan pengendalian harga daerah. Sekaligus menempatkan Lampung posisi ketiga provinsi dengan inflasi terendah setelah Papua (0,53%) dan Maluku Utara (1,18%).
Data tersebut tersampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025. Agenda ini terangkaikan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) Daerah. Serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah
Sementara kegiatan ini diikuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto. Ia ikuti secara virtual bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin, 17 November 2025.
Wamendagri, Bima Arya juga menyampaikan bahwa per-Oktober 2025 Inflasi Indonesia berada pada angka 2,86%. Ini yang menempatkan Indonesia pada posisi ke 88 dari 186 negara dunia dan ke-8 dari 11 negara Asean.
Namun demikian, Bima Arya juga menjelaskan bahwa angka inflasi Indonesia. Ini tidak terlepas dari dampak global yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. “Inflasi kita tidak terlepas juga dari dampak global selain tentunya faktor-faktor ekonomi domestik dari pemerintahan daerah,” jelasnya.
Kemudian ia menambahkan bahwa berdasarkan data, inflasi bulan Oktober 2025 ini memang tertinggi sepanjang tahun 2025. Adapun komoditas-komoditas penyumbang inflasi month-to-month nya adalah emas perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.
Badan Statistik
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan tersebut juga menambahkan. Pada Minggu ke- 2 November 2025 BPS mencatat bahwa hanya terdapat 5 Provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga. Sementara 33 Provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
Adapun komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 5 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah Cabai Merah dan Beras.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Gizi Nasional. Saat ini Rencana SPPG di Lampung 791 dan SPPG yang sudah operasional sebanyak 711.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang berharap akan ada upaya preventif dalam mencegah kenaikan harga komoditas. Ini akibat permintaan komoditas dalam pemenuhan MBG daerah-daerah.
Adapun terkait Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah. Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran. Ia merekomendasikan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat.
Ini berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD maupun APBN yang tidak muncul. Sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).
Pemerintah daerah juga perlu mengimplementasikan Pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi MBR. Ini mengalokasikan anggaran renovasi RTLH bagi daerah yang belum mengalokasikannya dalam APBD/P 2025. Kemudian mendorong Kabupaten/Kota agar mengantarkannya pada RAPBD Kabupaten/Kota 2026-2029.
Serta, Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APBDes. Lalu melaporkan hasil pendataan perumahan Kepada KemenPKP dan Kemendagri.
