Mesuji (Lampost.co) – Pemerintah Kabupaten Mesuji belum dapat mencapai optimalisasi produksi dikarenakan anggaran yang sangat terbatas.
Penjabat Bupati Mesuji Sulpakar mengatakan saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mesuji belum pernah menyentuh Rp1 triliun.
“Pada 2023 APBD Kabupaten Mesuji ditetapkan sebesar Rp871.790.878.286 dan merupakan yang terendah se Provinsi Lampung. Kondisi ini merupakan tantangan dalam menjawab berbagai macam permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada di Mesuji,” kata Sulpakar.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, Mesuji memiliki komoditas prioritas yaitu padi, cabai, jeruk dan karet.
“Mesuji sendiri telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 25.056,72 hektare dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sebesar 4.110,36 hektare,” kata dia.
Persoalan infrastruktur ini, lanjut Sulpakar, masih menjadi permasalahan yang mendasar. Mesuji memiliki panjang jalan 563.142 KM yang terbagi menjadi 121 ruas jalan.
“Kondisi jalan Mesuji hingga saat ini hanya memiliki tingkat kemantapan jalan sebesar 21,8%. Sebanyak 78,20% atau sepanjang 563,14 KM jalan Mesuji dalam kondisi rusak. Hal ini menyebabkan kesulitan akses masyarakat khususnya para petani dalam mendistribusikan hasil produksi pertanian maupun dalam memperoleh barang-barang yang merupakan penunjang produksi pertanian seperti pupuk, obat-obatan pertanian dan lain-lain sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi,” kata dia.
Deni Zulniyadi
