Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) di sisa waktu tahun anggaran 2025 ini.
Upaya ini guna memastikan target penerimaan dapat terealisasi sesuai dengan potensi yang ada.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa Pemprov Lampung masih memiliki waktu hingga Desember 2025 untuk menggenjot pendapatan. Ia menekankan agar setiap OPD bekerja ekstra keras memanfaatkan sisa waktu yang ada.
Baca Juga:
Pemprov Lampung Targetkan Optimalisasi Pajak Daerah
“Prognosis ini kan masih sebatas perkiraan, harapannya justru bisa melampaui. Kita mendorong agar seluruh OPD bekerja maksimal. Satu hari ada 24 jam, satu bulan ada 30 hari, itu harus digunakan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan penerimaan daerah,” kata Marindo, Selasa, 23 September 2025.
Menurutnya, sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi penopang terbesar bagi pendapatan daerah.
Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) agar memperkuat langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut.
“Kita sudah melakukan program pemutihan pajak, memberikan kemudahan fasilitas pembayaran, tetapi memang hasilnya belum maksimal. Masih ada waktu tiga bulan ke depan untuk terus digembleng agar bisa optimal,” jelasnya.
Belanja Daerah
Selain mendorong peningkatan PAD, Marindo juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam sisi belanja daerah. Menurutnya, efisiensi dan pengetatan belanja harus pihaknya lakukan agar tidak menimbulkan dampak negatif, terutama tunda bayar.
“Kalau pun pendapatan tidak sesuai rencana, sisi belanja harus lebih selektif. Belanja wajib dan mengikat tetap di prioritaskan, sedangkan yang tidak mendesak bisa kita tunda. Tujuannya agar keuangan daerah tetap sehat dan tunda bayar dapat kita hindari,” ujarnya.
Marindo menegaskan, dua langkah utama yang Pemprov Lampung lakukan saat ini adalah memperkuat penerimaan daerah sekaligus menjaga pengeluaran tetap terkendali.
“Dengan begitu, target PAD 2025 dapat tercapai tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah,” ujarnya.
