Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Komitmen ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Sensus Ekonomi 2026 di Hotel Emersia.
Rapat koordinasi ini pun menghadirkan pelaku usaha, organisasi perangkat daerah (OPD), serta berbagai asosiasi.
Baca Juga:
BPS Lampung: Data Akurat Jadi Kunci Arah Pembangunan
Dalam sambutannya, Bani menekankan bahwa perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran hanya dapat terwujud apabila ada dukungan data ekonomi yang valid, terkini, serta dapat di percaya.
Untuk itu, Sensus Ekonomi yang di lakukan setiap satu dekade sekali menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak semata bergantung pada kerja keras BPS. Tetapi juga pada kekuatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan media,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses pendataan berlangsung sesuai ketentuan.
Sementara dunia usaha merupakan penyedia utama data dan menjadi aktor penting dalam menentukan kualitas hasil sensus.
Peran Akademisi dan Media
Bani juga menyoroti peran vital akademisi dan media. Menurutnya, akademisi berkontribusi dalam menganalisis dan mengolah data menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif.
Sedangkan media berfungsi sebagai jembatan komunikasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Sensus Ekonomi.
Pemprov Lampung, lanjut Bani, berharap pelaku usaha di seluruh daerah dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang akurat dan transparan.
Ia menilai, sinergi lintas sektor ini tak hanya penting untuk keberhasilan sensus. Tetapi juga menjadi fondasi dalam memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Lampung.
Di era transformasi digital, Bani turut menekankan pentingnya optimalisasi tiga pilar strategis.
Satu Data Indonesia (SDI) sebagai dasar integrasi data, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk memperkuat layanan publik digital, serta platform Lampung-In yang menjadi wujud konkret digitalisasi daerah.
“Melalui kolaborasi dan inovasi digital, kita dapat menciptakan kebijakan ekonomi yang adaptif dan berbasis data. Demi kemajuan ekonomi Lampung di masa depan,” pungkasnya.
