Bandar Lampung (Lampost.co) – Aparat penegak hukum perlu menindak tegas adanya potensi mafia migas di Provinsi Lampung. Apalagi adanya fenomena viral SPBU di Lampung Timur digerebek warga pada Minggu malam, 16 November 2025. Aksi penggerebekan tersebut terkait aktivitas pengecoran BBM bersubsidi jenis solar di Lampung Timur.
Warga menemukan aktivitas pengecoran solar dari mesin SPBU ke tangki berkapasitas sepuluh ribu liter yang berada di bak truk. Kejadian tersebut kemudian direspon oleh Pertamina. Pertamina menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada SPBU tersebut.
Melihat fenomena tersebut, Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, Dr Usep Syaipudin angkat bicara. Ia mendorong aparat kepolisian untuk mengindikasikan adanya jaringan mafia BBM yang bermain dalam persoalan kelangkaan di daerah tersebut.
“Itu tugas aparat kepolisian untuk menyelidiki dan memastikan. Jika benar ada dan terbukti, tentu harus diberi sanksi tegas sesuai peraturan,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 November 2025.
Kemudian menduga fenomena tersebut tentu tidak hanya terjadi pada wilayah Lampung Timur. Tetapi kabupaten lain juga perlu diselidiki. Karena kelangkaan BBM solar juga terjadi pada kabupaten lainnya. “Kalau melihat pola yang ada. Saya menduga hal itu terorganisir dan melibatkan beberapa pihak tertentu,” kata Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung ini.
Rizal Chalid
Selanjutnya mengenai pemerintah saat ini sedang mengintensifkan pemberantasan mafia migas. Termasuk penetapan Riza Chalid sebagai tersangka. Ia melihat pemerintah harus berani menindak oknum atau mafia pelanggar hukum.
“Perlawanan balik menurut saya sih istilah yang dibesarkan besarkan. Masa negara takut dan kalah oleh oknum atau mafia pelanggar hukum,” katanya.
Kemudian ia menilai Pertamina berpotensi menjadi sasaran dari maneuver para mafia migas. Apalagi mengingat Pertamina adalah pelaksana utama kebijakan energi dan distribusi BBM. “Pertamina bertanggung jawab atas penyediaan dan distribusi BBM Subsidi. Apalagi Pertamina menjalankan amanat dari negara. Kemudian Pertamina tidak perlu takut, kecuali ada keterlibatan oknum pertamina,” ujarnya.
Oleh sebab itu ia mendukung Pertamina menindak tegas SPBU yang terlibat. “Pertamina memang harus tegas menindak SPBU yang melanggar, kita tentu mendukung hal itu,” katanya.
Ia juga mengingatkan kepada Pertamina, Polisi dan aparat penegak hukum untuk aktif melakukan monitoring. Jangan sekedar menunggu kejadiannya viral terlebih dahulu. “Harusnya Pertamina, polisi, dan APH jangan menunggu viral. Saya yakin pihak kepolisian dan APH punya perangkat yang memadai untuk mendeteksi dan menindak setiap pelanggaran,” katanya.
Kemudian ia juga mengajak masyarakat aktif dalam menyampaikan informasi-informasi yang meresahkan. Tetapi juga jangan mudah juga terkena berita bohong. “masyarakat juga harus bijak menggunakan medsos dan menanggapi berita viral di medsos, harus dicek kebenarannya. Jangan sampai terprovokasi berita hoax,” katanya.
