Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah pusat dan daerah terus mematangkan penataan kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Langkah ini sebagai bagian dari upaya konservasi berkelanjutan sekaligus penguatan perlindungan desa penyangga dari konflik satwa liar.
Salah satu agenda yang tengah pemerintah siapkan adalah pengembangan jasa lingkungan karbon di kawasan tersebut. Konsep ini disebut merupakan arahan langsung dari Presiden RI, meski saat ini masih berada pada tahap awal penyiapan ruang.
“Konsepnya dari Pak Presiden. Kita belum masuk ke detail teknis, baru menyiapkan ruangnya. Artinya ada zona khusus yang disiapkan agar proses jasa lingkungan karbon bisa dilaksanakan,” ujar Kepala TNWK, MHD Zaidi.
Baca Juga:
Pemkab Lampung Timur Apresiasi Perhatian Presiden Terhadap Konflik Manusia dan Gajah
Zona jasa karbon tersebut akan mereka tempatkan di kawasan zona pemanfaatan TNWK, yang secara khusus untuk pengembangan jasa lingkungan karbon.
Di sisi lain, perhatian juga pemerintah arahkan pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang selama ini terlibat langsung dalam pengamanan kawasan. Pemerintah mengupayakan kenaikan honor MMP yang telah mendapat persetujuan awal.
“Yang sudah disetujui itu peningkatan honor MMP. Itu cukup membantu teman-teman di lapangan. Selain itu, kami juga mengusulkan pembangunan gubuk-gubuk jaga,” katanya.
Pemerintah juga tengah memproses persiapan pembangunan tanggul permanen sebagai pembatas antara kawasan TNWK dan desa-desa penyangga. Upaya ini guna menekan konflik gajah dan manusia yang kerap terjadi.
Sementara itu, rencana penambahan jumlah petugas pengamanan belum mendapatkan persetujuan. Meski demikian, usulan tersebut tetap akan pemerintah ajukan bersamaan dengan peningkatan honor MMP.
Pemetaan
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur pembatas kawasan, tim survei dari bidang teknik sipil saat ini masih melakukan pemetaan di sepanjang sekitar 122 kilometer batas kawasan TNWK dengan desa penyangga.
“Tim civil engineering masih melakukan survei dan pemetaan. Nanti akan ada pertemuan lanjutan untuk menetapkan model pembatas yang sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelas Zaidi.
Ia menyebutkan, kondisi tapak di sepanjang batas kawasan sangat beragam, mulai dari rawa, tanah keras, hingga alur sungai.
Untuk itu, model tanggul atau pembatas yang pemerintah bangun kemungkinan tidak seragam dan akan disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah.
“Masih dalam proses. Karena kondisi eksisting-nya berbeda-beda, tentu pendekatannya juga akan berbeda,” katanya.
