Bandar Lampung (Lampost.co) – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri. Dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Upaya menjaga netralitas ini penting. Mengingat saat ini tidak sedikit kursi kepala daerah yang terisi oleh pejabat yang merupakan aparatur sipil negara (ASN).
Komitmen itu tersampaikan Bima Arya saat rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI. pada Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin, 18 November 2024. Sikap itu juga tersampaikan Wamendagri saat menanggapi adanya sejumlah daerah yang perlu mendapat perhatian terkait netralitas ASN.
Bima mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti daerah yang menjadi atensi Komisi II DPR RI terkait netralitas ASN. “Kami sebetulnya sudah membangun mekanisme evaluasi. Baik top down maupun bottom up,” kata Bima.
Baca Juga :
https://lampost.co/lamban-pilkada/polda-lampung-siap-tindak-asn-tak-netral-di-pilkada/
Kemudian ia menjelaskan salah satu upaya Kemendagri dalam menjaga netralitas ASN. Yaitu meminta pemerintah daerah untuk menunda penyaluran bantuan sosial. Apalagi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Sementara penundaan ini berlangsung hingga setelah hari pemungutan suara pada 27 November 2024. “Kami membatasi bantuan sosial. Kami tunda penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Baik provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.
Selanjutnya, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial. Surat itu tertujukan kepada seluruh kepala daerah pada tanggal 13 November 2024. Selain menjaga netralitas. Kebijakan ini juga untuk menghindari potensi penyalahgunaan bansos selama berlangsungnya proses pilkada.
Namun, penundaan bansos ini dikecualikan bagi masyarakat yang berada pada wilayah terdampak bencana. Meski demikian, penyaluran bansos ini juga terdapat ketentuan. Yakni dengan memperhatikan kebutuhan mendesak bagi para korban bencana.
.
Kemudian penyaluran juga harus terlaksanakan secara terbuka dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian, pemda perlu memastikan bahwa bantuan terberikan secara tepat sasaran. Tepat guna, dan tepat waktu sesuai kondisi lapangan.
Baca Juga :
https://lampost.co/lamban-pilkada/pj-gubernur-lampung-atensi-netralitas-asn-jelang-pencoblosan/
Lalu Pemda juga harus melaporkan penyaluran bansos pada wilayah yang terdampak bencana kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tak hanya itu, seluruh kepala daerah diminta untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Terkait penyaluran bansos guna menghindari penyalahgunaan atau pelanggaran.
“Kemudian apabila nanti ada laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dalam penyaluran bansos. Kepala daerah agar segera menanganinya,” katanya.
Selanjutnya, Bima menjelaskan dalam menyukseskan pilkada. Kemendagri juga memiliki desk pilkada yang menjadi kanal aspirasi para pemilih.
Melalui saluran ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai isu krusial terkait pilkada. Termasuk indikasi pelanggaran netralitas ASN. Hingga saat ini, pihaknya mengaku sudah menerima sejumlah aduan yang tersampaikan masyarakat dari berbagai daerah.
“Tentu semua aduan ini kami tindak lanjuti. Kita koordinasikan dengan teman-teman KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Serta juga terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isu-isu strategis. Jangan sampai semua itu berdampak terhadap kesiapan pencoblosan surat suara,” jelasnya.
