Deli Serdang (Lampost.co) — Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan banjir besar di Sumatra Utara berkaitan kuat dengan pembalakan hutan liar. Praktik tersebut memperparah dampak hidrometeorologi ekstrem.
Poin Penting:
-
Ketua Komisi VIII DPR menuding pembalakan hutan sebagai penyebab utama banjir Sumut.
-
Kayu gelondongan hanyut mengindikasikan penebangan di hulu sungai.
-
DPR mendesak aparat menindak perusakan hutan dan mempercepat rehabilitasi hutan.
Pernyataan itu ia sampaikan saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Deli Serdang, Kamis, 27 November 2025. Peninjauan berlanjut dengan inspeksi dampak di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
Menurut Marwan, banjir bandang di dua kabupaten itu bukan sekadar bencana alam. Sebaliknya, ia menyebut pembalakan hutan liar menjadi pemicu utama kerusakan daerah aliran sungai.
Baca juga: DPR Desak Pemerintah Jadikan Banjir Sumatra Bencana Nasional
Ia mengungkapkan banyak kayu gelondongan hanyut bersama arus banjir. Fakta di lapangan tersebut mengindikasikan adanya pembalakan hutan liar di hulu sungai.
“Ketika banjir bandang terjadi, kayu besar ikut hanyut. Ini jelas terjadi perambahan hutan di wilayah hulu,” ujarnya, Sabtu, 29 November 2025.
Kerusakan Hutan Ganggu Stabilitas Lingkungan
Marwan menegaskan kerusakan hutan berdampak langsung terhadap stabilitas lingkungan. Akibatnya, banjir bandang dan longsor menjadi berulang setiap musim hujan.
Selain itu, ia menilai oknum pencari keuntungan harus bertanggung jawab secara hukum. Sementara itu, masyarakat kecil justru menanggung dampaknya setiap bencana menyeruak.
“Jangan pernah menganggap remeh pembalakan hutan liar. Justru, satu kawasan rusak bisa menghancurkan kehidupan ribuan orang,” ujarnya.
Karena itu, ia mendesak Pemerintah Pusat dan aparat penegak hukum segera bertindak. Selain itu, Marwan meminta penindakan berlangsung tanpa kompromi.
Dorong Kementerian Kehutanan Turun Tangan
Ia juga mendorong Kementerian Kehutanan turun langsung ke lapangan. Kemudian aparat harus memetakan jalur distribusi kayu ilegal.
Selain penindakan, ia menuntut evaluasi izin konsesi hutan agar praktik pembalakan hutan liar tidak lagi masuk celah administratif. “Jika membiarkan, bencana akan terus berulang. Akibatnya, kerugian negara dan korban jiwa akan meningkat,” katanya.
Kondisi Memprihatinkan
Sementara itu, kondisi lapangan masih memprihatinkan. Sejumlah desa terisolasi akibat jembatan dan jalan terputus. Bahkan, distribusi bantuan logistik tidak berjalan optimal.
Namun, Marwan memastikan negara hadir dalam penanganan darurat. Oleh karena itu, ia meminta warga terdampak tetap tabah.
Ia juga menyampaikan duka mendalam bagi keluarga korban meninggal dunia.Selain itu, pemerintah menjanjikan pendampingan bagi penyintas bencana. “Negara tidak tinggal diam. Namun, cuaca ekstrem memang memperlambat distribusi bantuan,” ujarnya.
Edukasi Lingkungan Penting
Di sisi lain, Marwan mengingatkan pentingnya edukasi lingkungan. Dengan begitu, warga memahami dampak jangka panjang deforestasi.
Selain edukasi, ia mendorong segera memulai rehabilitasi hutan. Sebab, pemulihan daerah tangkapan air harus bersama-sama.
Menurutnya, pemulihan lingkungan bukan pilihan, melainkan keharusan. Jika tidak, Sumut berpotensi menghadapi banjir lebih parah. Karena itu, ia meminta kepala daerah bergerak cepat dengan memperkuat sinergi daerah dan pusat.
Marwan juga mengingatkan negara wajib melindungi rakyat dari dampak kerusakan lingkungan. Kedua, hukum harus menindak pelaku kejahatan hutan. Ketiga, pemulihan alam harus berjalan paralel. Hal itu agar dapat menekan bencana serupa. Selain itu, generasi mendatang berhak atas lingkungan sehat.
