Bandar Lampung (Lampost.co) – Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Handayani Ningrum mengatakan. Pihaknya telah memastikan ketersediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Hal itu tersampaikan Ningrum sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan identitas yang sah. KTP elektronik merupakan hak penduduk dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Terutama dalam waktu dekat ini untuk memastikan partisipasi maksimal pada Pilkada Serentak 2024.
“Tidak ada alasan Dinas Dukcapil daerah untuk tidak mencetak KTP elektronik. Bagi penduduk yang sudah merekam dan print ready record. Tidak ada alasan untuk berlama-lama atau mengundur waktu pencetakan dengan alasan tidak ada blangko. Setelah print ready record langsung cetak. Sehingga pastikan setiap yang sudah punya hak pilih terfasilitasi hak suaranya pada pilkada serentak. Ini sebagai salah satu tanggung jawab kita menyukseskan Pilkada Serentak 2024,” kata Ningrum, Selasa, 5 November 2024.
Selanjutnya, pada tahun 2024 ini pengadaan blangko KTP elektronik telah mencapai 25,9 juta keping. “Berulang kami tekankan bahwa tidak ada lagi ada alasan apapun bagi Dukcapil. Untuk tidak memberikan atau mencetakkan KTP elektronik penduduk. Untuk menggunakan hak suara mereka,” ujarnya.
Kemudian ia menekankan Dukcapil berkomitmen untuk menyediakan semua sumber daya terkait tugas dan kewenangan. Itu untuk memastikan setiap warga negara dapat terdaftar sebagai pemilih.
Selanjutnya, dalam upaya memastikan akurasi dan keandalan data kependudukan. Dukcapil juga terus mengembangkan teknologi pemrosesan data. Termasuk sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan penerapan pengenalan wajah.
Teknologi
Kemudian Ningrum menjelaskan penerapan teknologi ini tidak hanya mempermudah proses verifikasi identitas. Tetapi juga mempercepat akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.
“Kami terus berinovasi untuk memastikan bahwa setiap data yang kami miliki dapat tergunakan secara optimal. Untuk mendukung proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Ningrum.
Selanjutnya ia menjelaskan penguatan kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga menjadi salah satu strategi kunci. Memaksimalkan pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai keperluan.
Lalu, Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 6.668 lembaga, yang mencakup akses data hingga lebih dari 15 miliar kali. Ini mencerminkan tingginya kebutuhan serta kepercayaan publik terhadap data yang tersediakan.
“Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang solid. Kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.
Komitmen
Kemudian Dukcapil berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi ketersediaan blangko KTP elektronik. Serta meningkatkan kualitas layanan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.
Lalu dengan dukungan dari berbagai pihak. Dukcapil berharap dapat menyediakan layanan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya partisipasi aktif setiap warga negara dalam proses demokrasi.
“Saya berharap setiap penduduk yang memiliki hak pilih. Dapat memberikan suaranya sehingga terwakili secara adil dan akurat,” katanya.
Kemudian dengan berbagai inovasi dan kolaborasi. Dukcapil bertekad menjadikan Pilkada 2024 sebagai momen untuk memberikan pelayanan yang lebih inklusif dan akuntabel. Bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ia juga menyadari semakin banyak tantangan yang harus dihadapi.
“Dengan langkah-langkah yang kami ambil. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada warga negara yang tertinggal dalam proses demokrasi. Setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi. Dan kami akan memastikan bahwa semua kebutuhan administrasi kependudukan dapat terpenuhi dengan baik,” jelas Ningrum.
