Bandar Lampung (Lampost.co)–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali mengukuhkan komitmen nyatanya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggaran.Lampung Selatan membuktikan komitmen ini dengan merengkuh opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Istimewanya, penghargaan tertinggi di bidang kepatuhan akuntansi pemerintahan ini sekaligus menandai keberhasilan monumental Kabupaten Lampung Selatan. Sebab, Lampung Selatan berhasil mempertahankan predikat bergengsi tersebut selama sepuluh tahun atau satu dekade berturut-turut.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menyerahkan langsung dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut kepada Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar. Prosesi penyerahan berlangsung khidmat bersamaan dengan 14 pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (29/5/2026).
Buah Kerja Keras dan Komitmen ‘Good Governance’
Merespons pencapaian gemilang satu dekade ini, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan rasa syukur serta apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Menurutnya, prestasi ini merupakan buah manis dari kerja keras yang konsisten, sinergi lintas sektor, serta komitmen bersama dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Lampung Selatan kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang ke-10 secara berturut-turut,” ujar Bupati Radityo Egi Pratama dengan penuh rasa syukur.
Bupati Egi menambahkan penghargaan WTP ini bukan sekadar pencapaian administratif atau simbolis di atas kertas. Lebih dari itu, opini WTP sepuluh kali beruntun ini merupakan sebuah tanggung jawab moral yang besar untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Lampung Selatan. Pihaknya berkomitmen penuh menjadikan momentum bersejarah ini sebagai pemacu lahirnya berbagai inovasi dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah.
“Tentunya raihan ini menjadi sebuah motivasi besar buat kami semua di jajaran pemerintahan. Penghargaan ini juga menjadi dorongan kuat untuk terus berinovasi, bagaimana memanfaatkan serta mengoptimalkan penggunaan keuangan negara demi kebermanfaatan masyarakat banyak melalui program-program kerja yang berdampak positif serta berkelanjutan,” tegas Bupati Egi.
Sinergi SDM dan Digitalisasi Jadi Kunci Sukses
Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, memaparkan kunci sukses di balik ketahanan performa keuangan daerah selama satu dekade tersebut. Menurut Rini, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut merupakan buah dari ketegasan komitmen pimpinan daerah, sinergi yang solid dari seluruh perangkat daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan yang terstruktur.
Rini menguraikan penguatan sistem pengendalian internal (SPI) di setiap satuan kerja dan konsistensi tinggi dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga menjadi faktor krusial yang tidak boleh diabaikan.
“Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah turut mendukung terciptanya tata kelola yang jauh lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Rini Ariasih.
Dengan raihan WTP kesepuluh ini, Pemkab Lampung Selatan di bawah nakhoda kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar membuktikan konsistensi regulasi mereka dalam menjaga akuntabilitas publik. Langkah ini sekaligus memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan secara tepat sasaran. Hal tersebut demi mendorong kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah yang merata.
