KEBIJAKAN efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menuai sorotan tajam. Pemangkasan belanja negara hingga Rp306,69 triliun memang bertujuan meningkatkan efektivitas pengeluaran, tetapi dampaknya terhadap infrastruktur, khususnya pemeliharaan jalan, tidak bisa diabaikan. Menjelang arus mudik Lebaran yang tinggal hitungan hari, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa perjalanan pemudik aman dan nyaman. Sayangnya, dengan pemangkasan anggaran yang signifikan di sektor pekerjaan umum, jalan-jalan nasional dan provinsi, termasuk di Lampung, berpotensi mengalami keterlambatan perbaikan.
Dari total pemangkasan Rp306,69 triliun, sekitar Rp81,38 triliun berasal dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang mencakup infrastruktur jalan. Anggaran Kementerian PU yang semula Rp110,95 triliun dipangkas menjadi Rp29,57 triliun. Selain itu, pemangkasan anggaran infrastruktur umum mencapai 34,3 persen, yang berpotensi menghambat berbagai proyek perbaikan jalan. Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa sejumlah proyek terdampak akibat pemangkasan anggaran tersebut. Jika tidak ada langkah antisipatif, pemudik tahun ini bisa menghadapi kondisi jalan yang lebih buruk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Jalur utama mudik di Lampung seperti Jalan Lintas Barat (Jalinbar), Jalan Lintas Timur (Jalintim), dan Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) memerlukan perhatian serius. Tahun-tahun sebelumnya, banyak titik di jalur-jalur tersebut yang mengalami kerusakan dan menjadi biang kemacetan hingga kecelakaan bahkan merenggut nyawa.
Kini, dengan anggaran pemeliharaan jalan yang dipangkas drastis, pertanyaannya adalah: apakah para pemudik akan kembali dihadapkan pada kondisi jalan yang membahayakan?
Kami mengingatkan pemerintah bahwa efisiensi anggaran seharusnya dilakukan dengan perhitungan matang. Jalan merupakan urat nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat, terlebih saat musim mudik. Jika anggaran untuk pemeliharaan jalan dipangkas tanpa solusi alternatif, maka yang terjadi bukan hanya ketidaknyamanan, tetapi juga potensi kecelakaan yang meningkat. Upaya efisiensi tidak boleh mengorbankan keselamatan rakyat khususnya pemudik.
Pemerintah harus memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak menghambat perbaikan jalan di titik-titik krusial. Jika efisiensi memang perlu, maka fokuslah pada pengurangan belanja yang kurang mendesak. Bukan pada infrastruktur vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Transparansi dan prioritas anggaran harus dikedepankan. Terutama di daerah dengan jalur transportasi strategis seperti Lampung, yang menjadi gerbang utama arus mudik dari Pulau Jawa ke Sumatra.
Lebaran bukan sekadar perayaan, tetapi juga momentum besar bagi masyarakat untuk berkumpul dengan keluarga. Jangan biarkan efisiensi anggaran menjadi alasan bagi pemudik untuk kembali menghadapi jalanan yang rusak dan membahayakan nyawa. Sudahi pemangkasan di sektor yang krusial, dan pastikan anggaran yang ada benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat luas.
