Bandar Lampung (Lampost.co) — Nama besar Azure Microsoft tengah berada di pusaran kontroversi. Investigasi The Guardian mengungkap bahwa layanan cloud computing andalan Microsoft itu diduga digunakan oleh Israel Defence Forces (IDF), khususnya Unit 8200, untuk menyimpan dan menganalisis jutaan rekaman panggilan warga Palestina setiap jamnya.
Temuan ini mengejutkan publik. Selama ini Azure dipandang sebagai platform inovatif untuk membangun, mengelola, dan menerapkan aplikasi modern. Namun, informasi terbaru membuat reputasi itu terguncang karena menyinggung isu kemanusiaan.
Azure dan Dugaan Pengawasan Palestina
Laporan investigasi menyebutkan bahwa Unit 8200 memiliki akses khusus ke ruang penyimpanan raksasa di Azure. Teknologi ini digunakan untuk merekam dan menyimpan panggilan telepon dari Gaza serta Tepi Barat dalam jumlah masif. Kapasitas penyimpanan dikabarkan mencapai skala petabyte, memungkinkan mereka menyimpan hingga satu juta panggilan setiap jamnya.
Data yang terkumpul tidak hanya menjadi arsip digital. Menurut sumber investigasi, data itu berpotensi digunakan sebagai dasar penentuan target serangan udara. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius tentang bagaimana sebuah produk teknologi global bisa menjadi bagian dari mesin pengawasan militer.
Tanggapan Resmi Microsoft
Microsoft tidak tinggal diam. Perusahaan menegaskan bahwa penggunaan Azure untuk melanggar hak asasi manusia jelas bertentangan dengan terms of service. Walau belum ada bukti langsung bahwa data tersebut untuk menyerang warga sipil, perusahaan memutuskan untuk melakukan review independen.
Dalam langkah cepat, Microsoft menunjuk firma hukum Covington & Burling dan sejumlah peneliti eksternal. Mereka mendapat mandat menelusuri dugaan penyalahgunaan Azure oleh IDF. Target investigasi ini harus transparan agar bisa memulihkan kepercayaan publik dan karyawan.
Pegawai Microsoft Melawan
Di balik dinding kampus Redmond, reaksi karyawan Microsoft sangat keras. Gerakan “No Azure for Apartheid” lahir dari keresahan internal. Banyak pegawai merasa terkhianati karena produk yang mereka kembangkan dengan dedikasi justru untuk operasi militer yang melukai warga sipil.
Protes besar sempat berlangsung di markas Microsoft. Para pekerja menamai sebuah area sebagai “Martyred Palestinian Children’s Plaza” untuk mengenang korban anak-anak Palestina. Turut mewarnai aksi itu, spanduk, mural, hingga pertanyaan tajam kepada CEO Satya Nadella: “Does Our Code Kill Kids?”.
Ketegangan meningkat ketika penangkapan 18 pegawai oleh polisi setelah melakukan aksi simbolis dengan menyiram cat merah ke logo perusahaan. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana konflik moral telah memecah ketenangan di internal Microsoft.
Isu Sensor Menambah Luka
Selain penggunaan Azure oleh IDF, masalah lain muncul. Sejumlah laporan menyebut Microsoft membatasi penggunaan kata “Palestine,” “Gaza,” dan “genocide” dalam email internal. Kebijakan sepihak ini sebagai bentuk penyensoran yang membungkam suara pro-Palestina di dalam perusahaan.
Bagi banyak karyawan, sensor ini memperburuk luka. Mereka tidak hanya kecewa pada kontrak dengan IDF, tetapi juga merasa ruang berekspresi di lingkungan kerja ikut tereduksi.
Dampak dan Implikasi Global
Kontroversi Azure Microsoft IDF bukan sekadar persoalan teknis. Ada tiga dampak besar yang kini Microsoft hadapi:
-
Reputasi Perusahaan – Keraguan terhadap nama baik Microsoft sebagai pemimpin cloud computing. Publik mempertanyakan integritas mereka.
-
Aspek Hukum – Hasil investigasi independen bisa berujung pada sanksi hukum atau regulasi baru terkait penggunaan teknologi cloud.
-
Budaya Perusahaan – Ketidakpuasan karyawan menciptakan potensi krisis internal. Bila tidak terkelola, bisa memicu eksodus talenta terbaik.
Kesimpulan
Kasus ini menjadi pengingat bahwa teknologi tidak pernah netral. Azure Microsoft IDF menyoroti bagaimana inovasi digital bisa berubah menjadi alat pengawasan ketika berada di tangan pihak yang salah.
Microsoft kini ditantang untuk membuktikan komitmen pada etika, transparansi, dan hak asasi manusia. Review independen yang sedang berjalan akan menjadi ujian besar: apakah mereka berani memutus kontrak yang melanggar nilai kemanusiaan, atau tetap membiarkan penggunaan teknologi untuk kepentingan militer.
Bagi dunia teknologi, kontroversi ini menjadi refleksi mendalam. Cloud computing memang membuka peluang besar. Namun, tanpa kontrol yang ketat, teknologi justru bisa menjadi senjata.
