Jakarta (Lampost.co)–Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait gerakan mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap. Ia menuding aksi demonstrasi tersebut dibiayai oleh koruptor yang ingin menciptakan kekacauan di Tanah Air.
Pernyataan itu Prabowo sampaikan dalam sambutannya pada Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Minggu, 20 Juli 2025.
“Indonesia gelap, kabur aja deh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri di kejar-kejar di situ,” ujar Prabowo.
“Ini rekayasa, ini di buat-buat. Di bayar oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu,” tambahnya.
Pernyataan ini langsung mendapat kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk organisasi hak asasi manusia.
Tuduhan Prabowo Tak Berdasar
Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai tuduhan tersebut tidak kredibel dan tidak berdasarkan pada bukti yang sah. Ia bahkan menantang pihak Istana dan Mabes TNI untuk membuktikan klaim tersebut secara hukum.
“Pernyataan Presiden Prabowo bahwa gerakan Indonesia Gelap di danai koruptor adalah tuduhan serius yang tidak berdasar. Ini berpotensi menjadi bentuk pembungkaman terhadap hak berekspresi,” tegas Usman saat memberi keterangan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Salemba, Senin, 21 Juli 2025.
Menurutnya, tuduhan itu sejalan dengan proses politisasi hukum dalam sejumlah kasus korupsi, termasuk dugaan keterlibatan pengacara Marcella Susanto dalam skandal ekspor CPO.
“Kesimpulan itu terlalu terburu-buru. Bahkan dalam kutipan itu tidak jelas siapa yang memberikan dana kepada siapa. Tapi langsung menyimpulkan bahwa gerakan Indonesia Gelap tidak murni,” lanjut Usman.
Ia menegaskan gerakan seperti Indonesia Gelap, Reformasi Dikorupsi, hingga Indonesia Darurat merupakan inisiatif murni dari mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil.
Aksi Indonesia Gelap: Kritik terhadap Pemerintah dan Tuntutan Reformasi
Aksi Indonesia Gelap sendiri di gelar pada 21 Februari 2025 lalu. Ribuan mahasiswa melakukan long march dari Taman Ismail Marzuki (TIM) menuju Patung Kuda, Jakarta Pusat, untuk menyuarakan 13 tuntutan kepada pemerintah.
Tuntutan tersebut mencakup isu-isu strategis seperti:
- Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis
- Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) bermasalah
- Hapus multifungsi TNI
- Sahkan RUU Masyarakat Adat
- Reformasi Polri dan lembaga penegak hukum
- Perppu Perampasan Aset
- Evaluasi program makan bergizi gratis
- Revisi UU Minerba dan UU aparat
- Rombak Kabinet Merah Putih
Mahasiswa menilai berbagai kebijakan pemerintah justru membuka ruang ketimpangan, memperkuat impunitas, serta mempersempit partisipasi publik dalam demokrasi.
Usman Hamid memperingatkan bahwa pelabelan seperti “alat asing” atau “pendemo di bayar” dapat menjadi pembenaran untuk mengekang ruang gerak masyarakat sipil, termasuk LSM, akademisi, dan mahasiswa.
“Kami melihat kecenderungan mengkriminalisasi gerakan sipil dengan narasi yang elite bangun. Ini berbahaya bagi masa depan demokrasi,” tutup Usman.
