Bandar Lampung (Lampost.co) — Bank Indonesia (BI) menyiapkan dua belas agenda strategis pada 2026 sebagai langkah memperkuat stabilitas nilai rupiah dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi.
Seluruh program tersebut disusun menghadapi tekanan global yang masih tinggi dan kebutuhan reformasi ekonomi nasional.
Langkah itu disampaikan di tengah pembahasan pemerintah serta DPR yang mempertimbangkan perubahan peran BI melalui revisi Undang-Undang PPSK. Perubahan itu berpotensi menempatkan bank sentral lebih dekat dengan kewenangan eksekutif.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan seluruh agenda strategis tersebut menjadi dasar penyusunan anggaran BI untuk tahun 2026. Ia menyebut penguatan kebijakan harus berjalan beriringan dengan dinamika ekonomi yang sangat cepat.
BI akan memperkuat kebijakan moneter melalui pendekatan yang berkelanjutan, konsisten, dan transparan demi menjaga stabilitas nilai rupiah. Sinergi kebijakan dengan pemerintah juga menjadi prioritas, terutama dalam menyelaraskan kebijakan fiskal dan sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang solid.
Dari sisi keuangan, BI menegaskan komitmen menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial serta pengawasan terintegrasi bersama KSSK dan otoritas lain. Penguatan sistem pembayaran juga masuk prioritas, termasuk pelindungan konsumen di tengah meningkatnya transaksi digital.
Transformasi digital turut menjadi fokus karena BI melihat percepatan ekonomi digital sebagai fondasi pertumbuhan masa depan. Lembaga tersebut juga memperkuat tata kelola pasar uang dan pasar valas agar kebijakan moneter bekerja lebih efektif.
Upaya pengembangan ekonomi hijau serta keuangan inklusif juga mendapat perhatian besar. BI menyiapkan kebijakan yang mendukung inklusi keuangan melalui pendekatan konvensional dan syariah. Pada saat yang sama, kerja sama internasional semakin meluas untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia di forum global.
Untuk menguatkan kelembagaan, BI menyusun kebijakan dukungan organisasi, manajemen risiko, audit internal, serta strategi komunikasi publik. Pembaruan sistem informasi dan pengelolaan aset fisik juga masuk dalam rencana guna memastikan operasional yang lebih modern dan efisien.
12 agenda tersebut untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia dan memberikan ruang bagi pertumbuhan yang lebih kuat pada 2026.
