Jakarta (Lampost.co) – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajak masyarakat terus mengikuti perkembangan wacana pilkada melalui DPRD. Apalagi wacana ini terdorong oleh elite politik. Sebab, itu menyangkut kedaulatan rakyat dan keistimewaan tiap individu untuk memilih sosok pemimpin yang diinginkan.
“Terus mengawasi dan juga terus menyuarakan bahwa pilkada secara langsung adalah kedaulatan rakyat yang harus kita jaga.” kata peneliti Perludem Haykal, Senin, 5 Januari 2026.
Kemudian wacana pengembalian sistem pilkada melalui DPRD dinilai cukup mengkhawatirkan. Hal tersebut terpandang menunjukkan kondisi demokrasi Indonesia yang berada pada titik terendah dan menggerus kedaulatan rakyat.
Selanjutnya, pilkada tak langsung juga terkhawatirkan akan mengganggu proses penyaluran aspirasi publik terhadap pemerintahan daerah. Itu karena pemilihan kepala daerah akan cenderung bersifat tertutup dan sulit untuk terawasi oleh masyarakat.
Belum lagi, kata Haykal, pilkada tak langsung membuka ruang bagi penyuburan praktik-praktik gelap yang terlaksanakan oleh elite partai. “Karena itu kita juga harus terus melakukan pemantauan, pengawasan, dan menelusuri bagaimana kemudian proses revisi UU Pemilu berjalan pada DPR,” tuturnya.
Kemudian para elite politik semestinya mau untuk kembali melihat ke belakang, saat publik protes ketika wacana serupa muncul sekitar satu dekade lalu. Tak menutup kemungkinan, kata Haykal, gelombang protes akan terjadi lagi. Apalagi jika gagasan pengembalian sistem pilkada menjadi tak langsung terus terupayakan.
“Itu sangat potensial untuk terjadi saat ini juga karena bagaimana pun. Rakyat punya keinginan yang besar agar kemudian pilkada itu tetap terjalankan secara langsung. Ini sebagai bagian dari pengejawantahan kedaulatan rakyat itu sendiri,” katanya.
