Bandar Lampung (Lampost.co) – Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. menunjukkan adanya jarak antara sikap elite partai politik dan para pemilihnya. Apalagi terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan bahwa mayoritas pemilih partai politik. Baik partai yang memiliki kursi DPR maupun partai non parlemen. Justru menolak perubahan mekanisme pilkada tersebut, termasuk dari Partai Golkar yang mengusung gagasan itu.
“Apa yang tersuarakan oleh pemimpin elite-elite partai itu ternyata belum teramini oleh grassroot atau pemilih-pemilih partai yang bersangkutan,” ujar Ardian.
Kemudian ia memaparkan, tingkat penolakan muncul hampir semua basis pemilih partai. Berikut rinciannya:
Pemilih Gerindra: 74,5 persen menolak
Pemilih PDIP: 56,3 persen menolak
Pemilih PKB: 67,5 persen menolak
Pemilih Golkar: 58,3 persen menolak
Pemilih PKS: 57,5 persen menolak
Pemilih PAN: 47,5 persen menolak
Pemilih Demokrat: 57,1 persen menolak
Pemilih NasDem: 95 persen menolak
“Jadi, terlihat dari sini secara mayoritas bahwa pemilih-pemilih partai yang elitnya menyatakan setuju. Ternyata grassroot atau pemilih partai mayoritas menyatakan tidak setuju,” kata Ardian.
Selain soal sikap terhadap pilkada DPRD, survei juga menyoroti tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Hasilnya, hanya 53,3 persen responden menyatakan percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat. Sementara 39,3 persen menyatakan tidak percaya.
“Partai politik adalah salah satu lembaga yang selalu terendah trust publiknya. Daripada lembaga dan pilar demokrasi lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden, pada periode 19-20 Oktober 2025. Ardian menambahkan 1.200 responden itu bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Karena hasil survei-survei pemilu sebelumnya, survei yang terhasilkan dengan jumlah responden itu nyaris sama dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.
