Bandar Lampung (Lampost.co) – Lembaga Survei KedaiKOPI merilis laporan riset kualitatif bertajuk “Eksplorasi Kriteria Pemimpin Ideal Nasional”, Minggu, 11 Januari 2026.
Hasil riset yang menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) ini mengungkapkan bahwa integritas, ketegasan, dan kecepatan. Ini dalam merespons masalah menjadi kunci utama masyarakat dalam memandang sosok pemimpin masa depan.
Founder KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), menjelaskan bahwa riset ini bertujuan memberikan panduan bagi elit politik. Sekaligus edukasi bagi masyarakat mengenai kompetensi pemimpin yang benar-benar terbutuhkan oleh Indonesia.
“Riset ini tidak bicara tentang nama, tetapi tentang karakter, kriteria, dan isu yang dibawa. Kami ingin menginformasikan kepada rakyat Indonesia tentang kriteria pemimpin ideal hasil dari diskusi mendalam berbagai lapisan masyarakat.” ujar Hensa, melalui keterangannya, Senin, 12 Januari 2026.
Kemudian Hensa menjelaskan temuan menarik dalam riset ini adalah adanya perbedaan persepsi antara kelompok elit (akademisi, jurnalis, pengusaha). Dan kelompok non-elit (pedagang, pengemudi ojek online, buruh).
Kepentingan Elit
Sementara kelompok elit cenderung menginginkan pemimpin dengan visi jangka panjang, perencanaan strategis, dan kemampuan berpikir berbasis data. Sebaliknya, kelompok non-elit lebih menekankan pada aspek tampilan sederhana, religiusitas, serta respons cepat terhadap krisis yang berdampak langsung pada rakyat. Seperti bantuan sosial (bansos) dan pangan murah.
Kemudian Rektor Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai perbedaan ini sebagai hal yang wajar. “Elit fokus pada hulu seperti good governance, sementara non-elit fokus pada hilir yang hasilnya nyata dirasakan. Namun, riset ini menjustifikasi bahwa integritas tetap menjadi kebutuhan tertinggi pada lingkungan mana pun,” tuturnya.
Selanjutnya Ekonom dari Aliansi Ekonom Indonesia, Talitha Chairunissa, menyoroti tingginya minat masyarakat terhadap pemimpin yang tegas. Namun, ia memperingatkan adanya risiko trade-off atau pertukaran kepentingan dan ketegasan seringkali mengorbankan kejujuran.
“Ketegasan itu penting bagi pemilih Indonesia. Bahayanya jika pemimpin berani mengorbankan kejujuran demi mengejar sesuatu yang cepat. Padahal, moralitas adalah sesuatu yang tidak bisa tertawar,” kata Talitha.
Peneliti BRIN, Siti Zuhro, mengkritik dinamika rekrutmen kepemimpinan saat ini yang nilainya tidak berjalan mulus. Ia menyebut sulitnya memunculkan pemimpin baru yang ideal karena peran organisasi masyarakat hingga partai politik seolah “dibonsai”.
Kemudian ia menilai eksplorasi kepemimpinan melalui FGD seperti ini harapannya bisa menjadi alat untuk memunculkan pemimpin-pemimpin baru. Apalagi yang lebih ideal untuk masyarakat.
“Karena sulit saat ini memunculkan pemimpin yang ideal, elemen dari masyarakat, ormas, NGO hingga partai politik seperti terbonsai. Maka dari itu eksplorasi seperti ini patut terapresiasi,” katanya.
Senada, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyebut hasil riset ini merupakan validasi atas harapan publik yang belum kunjung terpenuhi secara maksimal. Menurutnya, penting untuk merekayasa pemimpin yang ideal seperti gambaran masyarakat agar bisa menghasilkan kepemimpinan yang baik ke depannya.
“Kriteria dalam riset ini memvalidasi keinginan masyarakat akan pemimpin yang berintegritas sejak lama,” katanya.
