Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung memaparkan capaian strategis sekaligus tantangan krusial sektor kelistrikan di hadapan Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Listrik Komisi XII DPR RI.
Hal tersebut tersampaikan dalam pertemuan di Hotel Radisson, Kamis, 5 Februari 2026. Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjadi pusat energi bersih nasional melalui penguatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Bani Ispriyanto, melaporkan bahwa Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Lampung telah menyentuh angka 99,85%.
Meski demikian, masih terdapat tantangan besar dalam menjangkau masyarakat di wilayah pelosok. Oleh karenanya, Ia berharap dukungan Komisi XII DPR RI untuk menjembatani kemudahan izin di Kementerian Kehutanan agar elektrifikasi 100% segera terwujud
”Hambatan utama kami adalah pemasangan jaringan yang melintasi kawasan hutan dan konservasi seperti di Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, dan Lampung Tengah,” ujar Bani.
Selain pemukiman, fokus Pemerintah Provinsi Lampung saat ini adalah produktivitas ekonomi melalui program ‘Listrik Masuk Sawah’. Program ini dinilai menjadi solusi konkret bagi petani yang kesulitan mendapatkan solar untuk pompa air, sekaligus menekan biaya produksi pertanian secara signifikan.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto menyampaikan. Ketergantungan pasokan listrik Lampung yang masih mengandalkan suplai sebesar 400 Megawatt (MW) dari wilayah Sumatera Selatan. Dengan total kebutuhan mencapai 1,3 Gigawatt (GW), kemampuan produksi mandiri Lampung saat ini baru menyentuh angka 900 MW.
“Listrik bukan lagi barang mewah, tapi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Maka wajib hukumnya bagi negara untuk menghadirkan listrik setiap rumah tangga,” ujar Sugeng.
