Krui (lampost.co)–Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pesisir Barat menuai protes pada Selasa, 24 Februari 2026. Para wali murid tingkat SMP mengeluhkan porsi makanan selama bulan Ramadan yang mereka nilai jauh di bawah standar gizi dan nilai anggaran yang seharusnya.
Kekecewaan mendalam datang dari Siti Umiyati, wali murid SMP 6 Krui. Ia membeberkan bahwa menu yang diterima anaknya hanya berupa roti, satu buah jeruk, dan susu kemasan kecil. Menurut perhitungannya, nilai makanan tersebut tidak mencapai standar anggaran yang telah pemerintah tetapkan.
“Hitung saja, ini paling nilainya empat ribu rupiah. Padahal informasi untuk anak SMP nilainya sekitar delapan ribu rupiah. Kemana sisanya?” ujar Siti.
Senada, Beni Setiawan yang merupakan wali murid SMP 2 Pesisir Barat, turut meluapkan kekesalannya. Ia menyebut menu bubur kacang hijau yang anaknya terima hanya berjumlah sekitar tiga sendok makan.
“Apalah kacang hijaunya ini, cuma numpang lewat di tenggorokan. Alangkah banyak mereka ambil untungnya! Mohon anggota DPRD turun ke lapangan,” kata Beni.
Temuan Lapangan
Merespons laporan masyarakat, Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat, Mat Muhizar, langsung bergerak melakukan peninjauan. Ia menemukan fakta serupa di Dapur Way Heni, Kecamatan Bengkunat, di mana porsi makanan memang tidak sesuai dengan standarisasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Mat Muhizar yang juga Sekretaris PDI-Perjuangan Pesisir Barat ini mempertanyakan keseriusan pengelola dapur dalam menjaga mutu dan keamanan pangan.
“Atas temuan ini, saya melaporkan ke Kepala Satgas SPPG Pesisir Barat agar mereka memberikan teguran keras. Porsinya harus sesuai,” ujarnya.
DPRD Pesisir Barat memastikan tidak akan tinggal diam melihat dugaan penyimpangan ini. Dalam waktu dekat, legislatif menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar berubah menjadi asupan gizi berkualitas bagi siswa, bukan sekadar keuntungan pihak pengelola dapur.
“Kami akan sidak ke sekolah-sekolah untuk memastikan mutunya benar-benar sesuai,” pungkas Mat Muhizar.
