Tel Aviv (Lampost.co) — Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich kembali memancing kontroversi dengan menyerukan penerapan kedaulatan Israel atas Tepi Barat mulai 2025. Seruan ini bertentangan dengan hukum internasional yang menyatakan Tepi Barat sebagai wilayah Palestina yang di duduki.
Berbicara dalam pertemuan Partai Zionisme Religius yang ia pimpin, Smotrich juga mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dalam pemilihan umum presiden Amerika Serikat (AS) pekan lalu, menurut harian Israel Yedioth Ahronoth dan di kutip Anadolu Agency, Selasa, 12 November 2024.
Smotrich mengkritik pemerintahan AS saat ini di bawah Presiden Joe Biden, dengan mengatakan: “Setelah bertahun-tahun pemerintahan saat ini mencampuri demokrasi Israel dan menolak bekerja sama dengan saya secara pribadi sebagai menteri keuangan Israel, saya mengucapkan selamat kepada pemerintahan terpilih dan menantikan upaya bersama untuk memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara.”
Baca juga: Negeri Zionis Tutup Total Tepi Barat
Ia lebih lanjut berpendapat bahwa kemenangan Trump membawa peluang berharga bagi Israel, dengan mengatakan bahwa dalam masa jabatan pertamanya, pada 2017-2021, “Trump memimpin langkah-langkah signifikan, termasuk merelokasi Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, dan melegitimasi permukiman di Yudea dan Samaria.”
Smotrich juga menyoroti Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan antara Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.
“Kami hampir menerapkan kedaulatan atas permukiman di Yudea dan Samaria sebelum pemerintahan Biden,” kata Smotrich, merujuk pada nama lain dari Tepi Barat.
“Sekarang, saatnya untuk bertindak,” sambung dia.
Smotrich juga mengatakan ada konsensus luas dalam koalisi Israel dan oposisi terhadap pembentukan negara Palestina, yang menurutnya dapat mengancam keberadaan Israel.
